logo


Pro-Kontra Pemulangan WNI eks-ISIS, Pengamat: Mereka Juga Warga Negara

Pengamat Politik, Boni Hargens menilai pemerintah perlu melakukan upaya untuk proses pemulangan WNI eks-ISIS

6 Februari 2020 16:31 WIB

Sekelompok militan ISIS
Sekelompok militan ISIS TheIndependent

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pengamat Politik, Boni Hargens mengatakan pemerintah perlu merumuskan pertimbangan yang komprehensif dalam rencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang akan memulangkan 660 warga Indonesia yang tergabung dengan gerakan ISIS di Timur Tengah.

Menurutnya repatriasi warga eks ISIS merupakan bagian dari pertanggungjawaban kemanusiaan yang mesti dipikul oleh negara.

Kita semua mengutuk keberpihakan mereka pada ideologi dan Gerakan teroris, tetapi bagaimanapun mereka juga warga negara yang memiliki hak asasi yang di dalamnya negara secara etis dituntut memberikan perlindungan,” kata Boni di Jakarta, Kamis (6/2/2020).


Soal WNI Eks ISIS Pulang ke Indonesia, Jokowi: Saya Akan Bilang Tidak

“Sejahat apapun seorang warga negara, harus selalu ada ruang pengampunan di dalam ranah hukum positif entah bentuknya seperti apa,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Boni mengakui bahwa repatriasi eks teroris tidak mudah, di satu sisi mereka memiliki hak asasi yang perlu dilindungi negara namun mereka juga berpotensi menjadi masalah bagi keselamatan banyak orang lain.

“Di lain sisi, negara akan tampak kehilangan kualitas moralnya ketika membiarkan warga negaranya melarat di luar negeri meskipun karena kesalahannya sendiri,” lanjut Boni.

Dalam situasi seperti ini, Boni mengatakan perlu ada jalan tengah. Dia mengusulkan agar repatriasi ini dilakukan secara bertahap.

Dimana yang pertama, para eks ISIS ini dilokalisasi di suatu tempat seperti warga yang datang dari Cina ditampung di Natuna untuk redoktrinasi nilai-nilai dasar tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai NKRI.

Menurutnya perlu ada proyek semacam ‘cuci ulang otak’ sebelum WNI itu boleh bergabung dalam kehidupan sosial dengan masyarakat yang lain.

“Ideologi teroris itu bukan hal yang sederhana untuk dikikis atau dinetralisir. Butuh waktu. Untuk itu, mesti ada regulasi yang jelas dari pemerintah tentang bagaimana proses redoktrinasi sebagai langkah awal dari tahapan repatriasi,” kata Boni.

Tahapan kedua setelah ‘cuci otak’ berhasil dilaksanakan, para warga eks ISIS ini mesti diberi kepastian tentang mata pencaharian, ruang social tempat mereka akan tinggal di tanah air.

Boni mengatakan perlu ada pemukiman khusus untuk mereka dengan sumber pencaharian yang jelas yang sudah dirancang oleh negara.

“Langkah ini berguna juga untuk surveillance oleh agensi terkait untuk memastikan pengawasan tentang perkembangan perilaku mereka setelah kembali ke tanah air,” tuturnya.

Sedangkan langkah yang ketiga, setelah kembali menetap di tanah air, pemerintah harus sudah memikirkan segala bentuk ekses negative yang mungkin terjadi akibat perlakuan negara terhadap mereka.

Boni menyebut perlakuan yang terlalu istimewa bisa memicu kecemburuan di kalangan masyarakat lain dan bahkan menyuburkan semangat untuk bergabung dengan jaringan teroris karena merasa teroris dapat diampuni.

Menurutnya hal semacam ini harus sudah menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah, kalau perlakuan negara terlalu dianggap ‘kejam’ maka hal itu akan menjadi dendam sejarah yang terwariskan pada generasi berikutnya dalam keluarga eks ISIS.

“Artinya, kita sedang memelihara waktu. Lantas bagaimana pendekatan yang ideal?

Keempat, sebaiknya seluruh rangkaian repatriasi menjadi kewenangan penuh pihak keamanan dan badan intelijen tanpa eksposur media untuk menghindari efek berita yang tidak positif,” kata Boni.

“Pemerintah Bersama legislative memikirkan aturan hukum atau legislasi dan regulasi yang tepat untuk repatriasi, sedangkan institusi keamanan terkait seperti Kepolisian bekerjasama dengan BNPT dan BIN berperan aktif dalam seluruh rangkaian repatriasi bersama kementerian dan lembaga negara lain yang relevan,” pungkasnya.

Bantah Dukung Pemulangan WNI eks-ISIS, Kemenag: Masih Ada Potensi Ancaman Keamanan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Tino Aditia