logo


Bantah Dukung Pemulangan WNI eks-ISIS, Kemenag: Masih Ada Potensi Ancaman Keamanan

Kemenag menilai pemulangan WNI bekas ISIS dapat berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan RI

6 Februari 2020 15:57 WIB

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid. mpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) mantan Anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mendapat sikap tegas dari Kementerian Agama.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan bahwa Menteri Agama tidak pernah mendukung rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

"Bapak Menteri Agama sendiri juga sudah menegaskan kembali melalui keterangan pers bahwa pemberitaan tersebut tidak benar," ungkap Zainut di melalui siaran tertulisnya, Rabu (06/02).


Mardani Tak Tega Lihat WNI Eks ISIS Diabaikan Negara, PKPI: Anda Salah Satu Pejuang ISIS?

Zainut juga mengungkapkan pihaknya tak pernah menerima usulan tersebut dari siapa pun, termasuk dari BNPT. Oleh sebab itu, pihaknya akan segera melaksanakan rapat koordinasi dengan BNPT dan kementerian atau lembaga terkait dan melakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh untuk menyikapi hal tersebut. Ia menilai kepulangan WNI Eks ISIS ini mendorong potensi ancaman keamanan yang serius.

"Kami menilai masih adanya potensi ancaman keamanan terkait hal tersebut, karena bagaimana pun mereka bukan saja sekedar terpapar paham radikal, tetapi sebagian dari mereka adalah pelaku yang terlibat langsung dalam kegiatan di ISIS," ungkapnya.

Selanjutnya, Zainut mendorong adanya peninjauan dari aspek hukum formalnya dan juga dipertimbangkan kembali secara lebih matang, cermat dan ekstra hati-hati. Dia juga menyebut perlunya antisipasi dan kewaspadaan khususnya terhadap gangguan keamanannya.

"Kami berpandangan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi profil mereka secara teliti dan cermat. Sehingga mereka dapat diklasifikasikan berdasarkan resikonya," imbuhnya.

Dalam hal ini, ia mendorong setidaknya ada tiga klasifikasi, pertama yang sudah sadar, kedua yang masih terpapar dan ketiga yang perlu mendapat perhatian khusus dan harus berurusan dengan hukum.

"Kami akan menyerap dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Sehingga pengambilan keputusannya benar-benar tepat dan dapat dipertanggung jawabkan," tegasnya.

Perlu diketahui, dalam menanggulangi bahaya radikalisme, Kementerian Agama telah menyiapkan program kontra narasi dan program humanisasi melalui pendekatan kontra radikalisasi yakni melalui upaya penanaman nilai-nilai ke-Indonesiaan serta nilai-nilai moderasi beragama.

"Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal di lingkungan sekolah Kementerian Agama," pungkasnya.

Soal WNI Eks ISIS Pulang ke Indonesia, Jokowi: Saya Akan Bilang Tidak

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman, Iskandar