logo


Teroris yang Robek Paspor Harus Rela Tidak Dipulangkan

Pemerintah harus tegas mengenai rencana pemulangan teroris

6 Februari 2020 12:07 WIB

Anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto
Anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sidarto Danusubroto berbicara mengenai rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) yang terduga teroris atau terlibat Foreign Terrorist Fighter (FTF).

Menurut Sidarto, pemerintah harus tegas mengenai rencana pemulangan tersebut. Sidarto mengatakan bahwa pemerintah harus merelakan orang yang sudah tidak mengakui sebagai WNI.

"Di sini harus tegas, orang yang sudah meninggalkan kewarganegaraan dengan merobek paspor, kita harus merelakan (tak dipulangkan), bahwa mereka memang sudah tidak mengakui negara kita sebagai negara yang pro Pancasila. Itu faktanya," ujar Sidarto seperti diberitakan kompas.com, Rabu (5/2).


Soal WNI eks ISIS Dipulangkan, PKS: Negara Mesti Hadir

Sidarto menyebut bahwa mengembalikan mereka agar mengakui Indonesia itu membutuhkan waktu yang lama.

"Ini kalau terjadi lagi hal yang sama, ada kelompok kita yang juga ke sana kita akan harus menampung balik. Mereka orang-orang die hard, yang tidak mudah. Mengembalikan mereka menjadi orang yang mengakui Indonesia beragam itu butuh waktu lama," jelas Sidarto.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan dua skema terkait rencana pemulangan WNI yang diduga terlibat Foreign Terrorist Fighter (FTF) atau teroris lintas batas negara.

"Sudah ada rapat di sini, keputusannya ada dua alternatif. Satu akan dipulangkan, yang kedua tidak akan dipulangkan," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2).

Dituding Bandingkan Pemulangan WNI dari Wuhan dan WNI Eks ISIS, Wapres: Bukan Rencana Pemulangannya, Tapi...

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata
 
×
×