logo


Soal Omnibus Law Bidang Perekonomian, Bamsoet: Seharusnya Bisa Menekan Potensi Korupsi

Bamsoet meminta aturan tidak dibuat rumit sehingga memicu kasus suap

31 Januari 2020 07:31 WIB

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi langkah pemerintah dalam mencantumkan dunia usaha dalam pembahasan Omnibus Law di bidang perekonomian.

Melalui upaya tersebut, Bamsoet berharap peraturan tak lagi bias sehingga mencegah perilaku koruptif di instansi pemerintahan maupun di lingkup korporasi.

"Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2019 berada di angka 40 dengan skor nilai tertinggi 100. Naik dari posisi 38 di tahun 2018. Dengan adanya Omnibus Law di bidang perekonomian, seharusnya bisa lebih menekan potensi terjadinya korupsi, dan meningkatkan IPK Indonesia di tahun 2020 ini," kata Bamsoet, dikutip dari detikcom pada Jumat (31/1).


Terkait Berbagai Persoalan di BUMN, Sandiaga Uno: Erick Tugasnya Berat Sekali ya

Selain itu, Bamsoet menilai pemerintah seharusnya tidak mempersulit para pengusaha melalui aturan yang berbelit-belit. Sebab, pengusaha sebagai ujung tombak perekonomian, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ikut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui pajak.

"Entah memang aturannya yang sengaja dibikin rumit sehingga bisa dijadikan barang dagangan dari para pejabat untuk memancing suap dari pengusaha, atau memang karena ketidakmampuan para pejabat membuat aturan yang jelas. Karena itulah, Presiden Joko Widodo membuat berbagai Omnibus Law di bidang perekonomian untuk membereskan berbagai permasalahan aturan yang berbelit tersebut," tuturnya.

Polemik Revitalisasi Monas, Sandiaga Dukung Langkah Anies, "Monas kan Ikon Wisata"

Halaman: 
Penulis : Iskandar