logo


Memicu Ketegangan Dunia, DPR RI Desak DK PBB Tangani Peta Sepihak Jalan Damai Israel Palestina

DK PBB diminta menyikapi peta sepihak jalan damai Israel Palestina

29 Januari 2020 17:52 WIB

Seorang pengunjuk rasa Palestina memegang bendera Palestina saat bentrokan dengan tentara Israel.
Seorang pengunjuk rasa Palestina memegang bendera Palestina saat bentrokan dengan tentara Israel. Reuters

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk segera mendesak Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mengagendakan sidang darurat menyikapi Peta Jalan damai Israel-Palestina usulan Presiden AS Donald Trump yang dimana sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB tugas Dewan Keamanan adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

“Apa yang terjadi di Kawasan Timur Tengah khususnya Palestina dimana Amerika dan Israel dalam membuat peta sepihak jalan damai yang berbau konspirasi dua orang yang bermasalah di negerinya masing-masing itu perlu segera dibahas dalam agenda DK-PBB karena dapat mengancam perdamaian internasional,” ujar Kharis di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Menurutnya apa yang dilakukan oleh Trump yang saat ini terancam pemakzulan dan Netanyahu yang terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang didakwakan kepadanya di pengadilan Israel jelas sebagai upaya konspirasi kotor yang membahayakan perdamaian dunia.


Bela Helmy Yahya, DPR Usulkan Pencopotan Dewas TVRI

“Peta buatan AS dan Israel ini jelas menjadi ketegangan baru bagi keamanan kawasan, Presiden Palestina jelas menolak usulan sepihak itu dan wajar bila Indonesia meminta anggota DK-PBB untuk membahas apa yang terjadi saat ini,” tuturnya.

Diketahui Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia sempat memegang jabatan Presiden DK PBB pada Mei tahun 2019 dan tahun 2020 bulan Agustus/September akan kembali menjabat. Setiap anggota DK PBB berdasarkan urutan alfabet diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan DK PBB selama satu bulan.

“Indonesia harus mengoptimalkan posisinya saat ini di DK PBB, banyak resolusi PBB yang dilanggar dalam peta usulan Amerika seperti Status Jerussalem yang dijadikan ibukota sepihak oleh Israel, pemukiman illegal di Tepi Barat yang mencaplok tanah Palestina dan banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel sangat jelas sekali ini menjadi peta yang merusak perdamaian di Palestina dan Indonesia harus menolak itu,” pungkasnya.

Donald Trump: Yerusalem Ibu Kota Israel, Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Trisna Susilowati