logo


RUU Data Pribadi Siap Digodok di DPR, Johnny Plate Berharap 100 Hari Sudah Rampung

Johnny G Plate berharap RUU data pribadi segera terealisasikan menjadi UU

28 Januari 2020 20:46 WIB

Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerepan, Bersama Menkominfo Johnny G Plate, Dan Dirjen IKP Kominfo Widodo Muktiyo, Dalam Konferensi Pers RUU RDP di Kantor Kominfo Jakarta (Dok. Jitunews/ Nurnan)
Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerepan, Bersama Menkominfo Johnny G Plate, Dan Dirjen IKP Kominfo Widodo Muktiyo, Dalam Konferensi Pers RUU RDP di Kantor Kominfo Jakarta (Dok. Jitunews/ Nurnan) jitunews/Nurman

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Urgensi pembahasan Rancangan Undang-undang Data Pribadi (RUU RDP) memang sudah sangat dibutuhkan di Indonesia. Hal ini diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate di hadapan awak media di kantor Kementerian Kominfo Jakarta.

Johnny mengungkapkan Undang-undang ini sangat penting saat ini mengingat dunia digital sudah sangat familiar di Indonesia karena undang-undang ini sangat urgen dimiliki Indonesia.

Terkait hal ini Johnny mengungkapkan Draf RUU PDP saat ini sudah ada di DPR RI dan siap untuk dibahas.


Menkominfo Sebut Kisruh TVRI Sudah Biasa Terjadi

"Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Data Pribadi itu sudah dikirim ke DPR," Ujar Johnny di kantor Kementerian Kominfo (28/01).

Johnny mengungkapkan pihaknya sangat berharap proses pembahasan RUU RDP ini segera bisa dilakukan dan dirinya juga meyakini Anggota Parlemen punya semangat yang sama.

Saat ini General Data Protection Regulation (GDPR) atau UU RDP sudah ada di banyak negara, tercatat ada 126 negara yang telah memilikinya, sedangkan di regional Asia Tenggara sudah ada empat negara yang memiliki Undang-undang ini diantaranya Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

"Kalau proses politik di DPR ini selesai Indonesia akan menjadi negara kelima yang memiliki UU Perlindungan data, khususnya data pribadi," ungkapnya.

Mantan Anggota DPR RI ini juga berharap bahwa UU RDP ini rampung bersamaan dengan UU Omnibus Law cipta lapangan kerja dalam waktu 100 hari kerja.

"Target saya ini (RUU PDP) simultan dengan Undang-undang Omnibus Law cipta lapangan pekerjaan diharapkan selesai dalam 100 hari kalau bisa dilakukan secara paralel dengannya," pungkasnya.

Minta Kominfo Blokir Sejumlah Konten Netflix, YLKI: Seharusnya Netflix Menghormati Norma-norma di Indonesia

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman, Trisna Susilowati