logo


Surat Edaran Plt. Gubenur Aceh: Kajian Harus Bermazhab Syafiyah, Bukan Kewenangan Menag untuk Mencabut

“Aceh sudah punya Perda atau Qanun. Di situ sudah ada aturan mengenai praktik pokok-pokok syariat Islam serta perlindungan dan pembinaan aqidah,” terang Menag di Jakarta (27/01).

28 Januari 2020 11:33 WIB

istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Surat Edaran Plt. Gubernur Aceh Nomor 450/ 21770 tanggal 13 Desember 2019 yang mengatur penyelenggaraan kajian/pengajian di Aceh mesti berdasarkan I’tiqad Ahlussunnah Waljamaah dan Mazhab Syafi’yah mendapat tanggapan luas tokoh Islam. Ada yang berkomentar positif dan ada juga yang berkomentar negatif.

Terkait hal ini Menteri Agama Fachrul Razi menilai Surat Edaran tersebut dikeluarkan dengan itikad baik dan bertujuan menanggulangi ideologi atau mazhab yang tidak sesuai engan kultur masyarakat Aceh. Kendati demikian Menag merasa Aceh sudah memiliki Qanun atau perda yang mengatur hal itu.

“Aceh sudah punya Perda atau Qanun. Di situ sudah ada aturan mengenai praktik pokok-pokok syariat Islam serta perlindungan dan pembinaan aqidah,” terang Menag di Jakarta (27/01).


Rombak 12 Pejabat Eselon II, Menag: Penempatan Jabatan Tidak Bisa Memuaskan Semua Pihak

Menag menjelaskan Aceh sudah memiliki Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Pasal 14 ayat 3, 4 dan 5 mengatur dibolehkannya pelaksanaan Syariat Islam oleh mazhab lain selain mazhab Syafi’i.

Dalam penjelasannya Menag mengungkapkan ayat 3 telah mengatur bahwa “Penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara mazhab Syafi’i dibolehkan selama dalam bingkai mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketentraman di kalangan umat Islam.”

Sedangkan Ayat 4 mengatur, “Dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang sudah mengamalkan mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan mazhab Syafi’i. Sedang ayat (5) menjelaskan,” Dalam hal kelompok masyarakat yang mengamalkan ibadah mengikuti paham organisasi keagamaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist serta diakui secara sah oleh Negara tetap dibenarkan/dilindungi.”

“Aceh juga sudah punya Qanun Nomor 8 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Pasal 7 yang mengatur larangan antara lain menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai penganut atau penyebar aliran sesat atau sengaja menghina atau melecehkan aqidah,” jelasnya.

Untuk menyikapi hal ini, Fachrul mengaku soal pencabutan Surat Edaran ini bukan merupakan wewenangnya dan menediskusikan hal ini dengan Kemendagri sebagai instansi pembina Pemerintah Provinsi."Inisiatif pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di wilayahnya patut diapresiasi. Pijakannya tentu regulasi," ujar Fachrul.

“Kami juga mengimbau semua pihak untuk turut menjaga kerukunan sesuai kultur masyarakat, termasuk di Aceh yang cinta perdamaian dan persatuan,” pungkasnya.

Pertanyakan Wacana Khutbah Diatur Pemerintah, Ridwan Kamil: Maksudnya Apa Belum Jelas

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman, Tino Aditia