logo


Wujudkan 'Indonesia Ramah Disabilitas', Mensos Dukung Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Mensos mendorong pihak pemerintah dan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai salah satu pemenuhan hak

28 Januari 2020 10:15 WIB

Peninjauan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Jakarta Selatan, Senin (27/01/2020)
Peninjauan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Jakarta Selatan, Senin (27/01/2020) Dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Sosial Juliari Batubara akan memangkas peraturan menteri sosial (permensos) yang dinilai masih tumpang-tindih. Dia ingin agar birokrasi di dalam Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi lebih sederhana dan efisien.

“Birokrasi harus sesimpel, se-efisien mungkin,” kata Juliari dalam sambutannya di kegiatan Peninjauan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Jalan Marga Guna 2, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (27/01/2020).

Terkait masalah penyadang disabilitas, lanjut Juliari, pihak pemerintah maupun swasta perlu berperan untuk memberikan ruang bekerja bagi mereka.


Tanggap Bencana Banjir Jabotabek-Banten, Komisi VIII DPR RI Apresiasi Kemensos

“Saya ingatkan kembali adanya kewajiban, mempekerjakan penyandang disabilitas sebesar 1 persen untuk swasta, dan 2 persen untuk instansi pemerintah. Kalau perlu Kemensos bisa lebih dari 2 persen,” kata Mensos Juliari.

Mensos mengingatkan pentingnya memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas, sekaligus mengimplementasikan Indonesia ramah disabilitas.

Pertimbangannya adalah jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang sebanyak 21,84 juta orang atau sekitar 8,56 persen penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Hampir setengahnya menyandang disabilitas ganda.

Menurut Mensos Juliari, populasi itu cukup besar, karena hampir setara dengan jumlah penduduk Malaysia.

“Jumlah 20-an juta itu cukup besar. Jadi bisa mendirikan negara sendiri. Tapi yang tidak kalah penting, hak-hak mereka perlu diperhatikan,” katanya.

Merunut Pasal 53 ayat (1), diamanatkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Harga Gas Melon Berpeluang Turun?

Halaman: 
Penulis : Iskandar