logo


Dinilai Masih Rancu, Pemerintah Diminta Perjelas Penerapan Upah Buruh per Jam

Gagasan pemerintah RI terkait penerapan upah buruh per jam dianggap masih rancu

27 Januari 2020 05:15 WIB

Aksi May Day 2018.
Aksi May Day 2018. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut pemerintah untuk menerangkan definisi upah per jam secara detail dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

Presiden KSPI, Said Iqbal menilai penerapan upah per jam bisa berpotensi menghapus upah minimum atau jaringan pengaman agar buruh tidak miskin. Hal itu tercantum dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) dan UU No. 13 tahun 2003.

"Ini maksudnya upah dibayar per jam atau upah per jam untuk bonus produktivitas. Ini harus jelas definisinya, jangan rancu. Kami harus duduk bersama membuat definisi ini, tidak bisa pemerintah menggodok sendiri," ujar Said di Jakarta Pusat, dilansir dari Tempo, Minggu (26/1).


Jokowi Sebut Ibu Kota yang Baru Tidak Ada Banjir dan Macet

Said menyebut upah yang dibayarkan per jam akan merugikan para buruh dan akan menghapus ketentuan upah minim bagi pekerja.

Penerapan upah per jam, kata Said, membuat pengusaha akan semena-mena dalam memberikan upah sesuai dengan jam kerja yang diberikan.

Dia mencontohkan, semisal upah minimum di Jakarta sebesar Rp4,2 juta. Jika dibagi dengan 30 hari, maka upah per hari adalah Rp140 ribu, dibagi 8 jam kerja per hari adalah Rp17.500.

Kemudian, pekerja di pabrik boneka misalnya, bisa saja dipekerjakan hanya empat jam dalam lima hari seminggu. Maka penghasilan mereka hanya Rp350 ribu per minggu atau Rp1.750.000 per bulan.

"Apa itu yang kita harapkan, jauh dari UMR? Pemilik modal akan berkuasa terhadap pekerja, lalu buat apa negara?" tegas Said.

Usung Anies Sekaligus Berada di Koalisi Jokowi, Sandiaga Uno Sebut Gerindra Unik

Halaman: 
Penulis : Iskandar
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex