logo


Terkait Harun Masiku, FPI Desak Yasonna Laoly Mundur dari Jabatan Menteri Hukum dan HAM

Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 menuntut Dewan Pengawas KPK supaya dibubarkan dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mundur dari jabatannya terkait kasus suap anggota PDIP Harun Masiku

25 Januari 2020 14:10 WIB

Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Habib Novel Bamukmin, usai menjadi pembicara dalam diskusi publik ‘Narasi Politik Reuni 212’ yang diselenggarakan oleh Jitunews.com, Jumat (30/11).
Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Habib Novel Bamukmin, usai menjadi pembicara dalam diskusi publik ‘Narasi Politik Reuni 212’ yang diselenggarakan oleh Jitunews.com, Jumat (30/11). Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 menuntut Dewan Pengawas KPK supaya dibubarkan dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mundur dari jabatannya terkait kasus suap anggota PDIP Harun Masiku yang menyeret eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin menegaskan dirinya mendesak pemerintah untuk membubarkan Dewas KPK karena dianggap menghambat dan menghalangi proses pemberantasan korupsi.

"Sebagaimana yang terjadi dalam kasus komisioner KPU dan Sekjen PDI Perjuangan," kata Novel dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/1/2020).


Hasto Kristiyanto Sebut Harun Masiku Adalah Korban

Ia juga mengkritik KPK yang mendatangi Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.

"Seharusnya KPK datang ke Kementerian Kemaritiman dan Investasi bukan karena dipanggil oleh sang penguasa, tapi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan," ujarnya.

Selain itu, tiga ormas Islam tersebut juga mendesak agar Yasonna Laoly mundur dari jabatan Menteri Hukum dan HAM karena dinilai membela tersangka Harun Masiku.

"Kami mendesak agar Yasonna Laoly untuk segera meletakkan jabatan karena tidak pantas dan sangat memalukan seorang yang memegang jabatan menteri tampil menjadi pembela dalam kasus mega korupsi," tuturnya.

"Sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila dan anda anda sangat sering menuduh pihak lain anti Pancasila, maka kami nyatakan perbuatan korupsi anda tersebut adalah sangat bertentangan dengan Pancasila. Bahkan menginjak-injak Pancasila dengan menjadikannya sebagai alat pemukul lawan politik dan membungkus perlaku koruptif yang anda lakukan," pungkasnya.

 

Harun Masiku Disebut Korban, Ini Kata KPK

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia
 
×
×