logo


Soroti Alokasi Dana Desa, Ketua DPD Ingin Sistem Pengelolaan Lebih Ditingkatkan

Simak ulasan selengkapnya

24 Januari 2020 20:15 WIB

kompasiana

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti kurangnya kapasitas kepala desa dan perangkatnya dalam pengelolaan dana desa.

“Alokasi dana desa yang besar harus diimbangi dengan sistem pengelolaan yang akuntabel sehingga dapat digunakan untuk kemajuan desa,” ujar Lanyalla saat menerima audiensi dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gedung Nusantara III Senayan Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang mengatakan jika banyaknya kasus yang melibatkan kepala desa terkait pengelolaan dana desa, karena kurangnya kapasitas yang dimiliki perangkat desa. Khususnya untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


DPD RI Gelar Paripurna Bahas Pansus Papua

Dia menyarankan agar para perangkat desa diberikan pendampingan dan pelatihan, sehingga mempunyai kapasitas yang memadai untuk memajukan desanya melalui dana desa yang diberikan pemerintah.

“Memang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan peningkatan. Peningkatan di sini misalnya dari sisi keuangan, dari sisi pertanggungjawaban, dari sisi pendampingan. Di sini kita sudah berbicara kapasitas dan kualitas. Kita harapkan ada satu perjalanan singkat, tapi akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan hasil akhir pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.

Senator dari Kalimantan Tengah ini juga mengatakan bahwa Komite I DPD RI siap melakukan pendampingan kepada perangkat desa untuk peningkatan kapasitas pengelolaan dana desa.

Teras Narang berharap DPD RI pun berkontribusi terhadap kemajuan daerah, diawali dengan peningkatan kapasitas perangkat desa agar pembangunan berjalan baik.

“Ketua DPD RI sudah memberikan arahan-arahan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan terkait peningkatan kapasitas ini. Kami di Komite I juga ditugaskan dalam rangka untuk melakukan tugas legislasi, tugas pengawasan, dalam rangka untuk penyempurnaan bagaimana desa jauh lebih baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Apdesi, Suhardi Buyung mengakui bahwa dalam pengelolaan dana desa, kepala desa dan perangkatnya memiliki banyak keterbatasan. Hal tersebut sudah disampaikan kepada kementerian terkait, namun belum mendapat solusi yang bisa diterapkan di desa.

Dalam hal ini, dirinya berharap agar DPD RI melalui anggota-anggotanya di setiap provinsi bersedia menjadi pembimbing dari desa-desa di provinsinya. Tujuannya agar dana desa yang ada bisa dikelola dengan baik untuk memajukan masyarakat desa, tanpa berujung pada permasalahan dengan hukum.

"Di sini kami melihat kepemimpinan DPD RI Pak LaNyalla yang sangat antusias untuk memajukan desa. Satu visi dan misi dengan kita untuk desa lebih maju lagi. Kita meminta juga ketua DPD RI sebagai pembina dari Apdesi," harap Suhardi.

Ini Tahapan Penyaluran Dana Desa

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Raka Kisdiyatma