logo


Soal Kasus Pembobolan Data Kartu SIM, BRTI Minta Masyarakat Lebih Waspada

BRTI telah meminta penjelasan dari pihak Indosat

22 Januari 2020 22:06 WIB

Konferensi Pers "Pembobolan Rekening Bank melalui pergantian SIM Card dan isu-isu terkait data pribadi" di Kantor kementerian Kominfo (22/01/2020).
Konferensi Pers "Pembobolan Rekening Bank melalui pergantian SIM Card dan isu-isu terkait data pribadi" di Kantor kementerian Kominfo (22/01/2020). Jitunews/Nurman

JAKARTA, JIUNEWS.COM - Kabar bobolnya kartu SIM dengan modus SIM swap baru-baru ini, Korban yang diketahui adalah pelanggan Indosat mengaku mengalami kerugian ratusan juta Rupiah. Sehubungan dengan itu, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah meminta penjelasan dari pihak Indosat.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika sekaligus merangkap sebagai Wakil Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Semuel A. Pangerapan dan Anggota BRTI I. Ketut Prihadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta (22/01).

BRTI meyakini jika penggantian kartu seluler tanpa hak melawan hukum ini tidak akan terjadi jika mekanisme dan prosedur operasional standar (standard operational procedure/SOP) penggantian kartu seluler yang ada di Indosat dijalankan dengan baik.


Tetap Plototi Kabar Hoaks, Kominfo Temukan 3901 Hoaks Sejak Agustus 2018

BRTI meminta operator seluler untuk menerapkan mekanisme penggantian kartu SIM dengan baik. Mekanisme yang dimaksud adalah penggantian kartu seluler SIM card hanya dapat dilakukan berdasarkan mekanisme SOP yang diberlakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan Prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your Customer/KYC). Selain itu penggantian SIM card yang diterapkan untuk mengetahui identitas pelanggan adalah benar dan digunakan oleh orang yang berhak.

Mekanisme tersebut sangat ditekankan sebagai langkah preventif perlindungan konsumen. Khususnya yang terkait dengan penggantian kartu SIM. Terkait hal ini BRTI akan segera memanggil semua operator seluler untuk mengevaluasi SOP penggantian kartu SIM yang diimplementasikan pada masing-masing operator seluler. Jika ada SOP yang masih belum masih belum melindungi pelanggan, akan dirumuskan bersama SOP yang memang dapat mencegah penyalahgunaan identitas pelanggan tanpa hak dan melawan hukum.

DPR Usul Fungsi Pengawasan Jasa Keuangan Dikembalikan ke BI, OJK Dibubarkan?

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman, Aurora Denata