logo


DPR Usul Fungsi Pengawasan Jasa Keuangan Dikembalikan ke BI, OJK Dibubarkan?

Komisi XI DPR mengusulkan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) agar dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).

21 Januari 2020 13:45 WIB

portonews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisi XI DPR mengusulkan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) agar dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).

Wakil Ketua Komisi XI DPR Eriko Sotarduga menyebut pengalihan fungsi ini sangat mungkin diberlakukan terlebih usai munculnya dugaan skandal di industri jasa keuangan yang muncul belakangan ini seperti Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), hingga PT Bank Muamalat Tbk.

"Terbuka kemungkinan (dikembalikan fungsi pengawasan lembaga keuangan ke BI dan Kementerian Keuangan). Apa memungkinkan dikembalikan ke BI? Bisa saja. Di Inggris dan di beberapa negara sudah seperti itu," ungkap Eriko di DPR Selasa (21/1).


Terkait Investasi Asing di Ibu Kota Baru, Demokrat Minta Pemerintah Jelaskan kepada Masyarakat Konsepnya Seperti Apa

Ia menyatakan bahwa DPR akan segera melakukan evaluasi melalui pembentukan panitia kerja (panja) oleh Komisi XI DPR mengenai pengawasan kinerja industri jasa keuangan.

Usulan dari DPR tersebut secara tidak langsung merupakan usulan pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Prihatin dengan Kondisi Jasa Keuangan di Indonesia, DPR Bentuk Panja

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex