logo


Soal Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan, DPR: "Lumayan Ambisius..."

Simak ulasan selengkapnya

20 Januari 2020 19:48 WIB

Teras Narang
Teras Narang Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komite I DPD RI menilai pemerintah terburu-buru dalam merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara mulai tahun 2024.

Ketua Komite I DPD RI Teras Narang mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang dapat menghambat kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Sejumlah persoalan itu diantaranya permasalahan regulasi dan tata kelola pemerintahan, kedudukan Provinsi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta pasca pemindahan, pertanahan dan tata ruang, pembiayaan dan beban anggaran. Belum lagi pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta dampak sosial budaya dan kemasyarakatan.


Sesalkan Kisruh TVRI, DPR: Tidak Elok Libatkan Karyawan

“Target pemindahan Ibu Kota Negara di tahun 2024 ini saya bilang lumayan ambisius, kekhawatiran kita wajar karena waktu empat tahun itu sangat cepat, pembangunan kota itu prosesnya panjang dan menyangkut multi dimensi, apalagi persoalan membangun dan memindahkan Ibu Kota Negara,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Menurutnya Komite I DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI berkepentingan mendapatkan informasi yang komprehensif dari berbagai sumber, khususnya pada kesempatan kali ini dari aspek perencanaan, desain, dan tata ruang pemindahan ibu kota negara.

“Tak bisa dipungkiri, rencana pemindahan ibu kota mengundang perdebatan. Perdebatan itu sendiri menunjukkan bahwa ibu kota bukan sekedar pusat pemerintahan negara semata, tetapi juga menyangkut sejarah, tata kelola pemerintahan, pelayanan, keamanan, anggaran, kelembagaan, dan sebagainya. Komite I berusaha mengelaborasi semua persoalan ini sebagai bahan masukan dalam RUU IKN nanti berjalan dengan baik dan diterima oleh semua pihak serta berkeadilan bagi daerah,” jelas Teras Narang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Majelis Kode Etik Perencana Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro memaparkan tantangan dalam merencanakan IKN adalah bagaimana mengoptimalkan pengembangan wilayah terpadu.

“Perlu penataan kota yang matang oleh pemerintah, paling standar pembangunan infrastruktur minimal, karena kita akan mendesain IKN pasti berkaitan dengan isu lingkungan, perubahan iklim, penggunaan energi, investasi, transportasi, masalah hunian, air bersih menjadi tema saat ini, bahkan perlu dipikirkan dalam 20-30 tahun ke depan sustainable development goal-nya sebuah kota,” ucapnya

Serikat Buruh Akan Mogok Kerja, Moeldoko: Perlu Dipertimbangkan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Raka Kisdiyatma