logo


Jokowi Sebut Undang-undang OJK Bisa Saja Direvisi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Undang-undang (UU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa saja direvisi. Hal tersebut muncul usai terbongkarnya skandal PT Asuransi Jiwasraya.

18 Januari 2020 15:00 WIB

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana meninjau posko pengungsian pascagempa di Universitas Darussalam, Kecamatan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (29/10/2019)
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana meninjau posko pengungsian pascagempa di Universitas Darussalam, Kecamatan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (29/10/2019) KSP

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Undang-undang (UU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa saja direvisi. Hal tersebut muncul usai terbongkarnya skandal PT Asuransi Jiwasraya.

"Bisa saja nanti UU (UU OJK) juga direvisi karena UU OJK itu di 2011. Sebelumnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam-LK)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (17/1) kemarin.

Menurut mantan Wali Kota Solo tersebut, kasus Jiwasraya ini dapat dijadikan momentum untuk mereformasi industri keuangan nonbank di Indonesia, baik jasa asuransi dan dana pensiun. Ia menilai adanya reformasi tersebut dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Kendati demikian, Jokowi menyatakan perbaikan mekanisme tersebut tidak bisa instan alias membutuhkan waktu dan proses.


Tanggapi Pernyataan Rocky Gerung, Jokowi: Setiap Hari Istana Juga Didemo

"Baik itu dari pengaturan, pengawasan, manajemen risiko, semuanya harus diperbaiki tetapi butuh waktu, tidak mungkin 1-2 tahun. Sisi modal juga sehingga muncul kepercayaan terhadap perusahaan asuransi kita (Indonesia)," ujarnya.

 

Selama 2019, Jokowi Telah Menerima 6,2 Juta Petisi

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia