logo


Konten Netflix Masih Diluar Jangkauan Pengawasan KPI

Ketua KPI, Agung Suprio mengungkapkan bahwa konten pada Netflix menjadi masalah yang harus segera dituntaskan. KPI sejauh ini juga belum bisa melakukan pengawasan terhadap konten yang beredar di Netflix.

17 Januari 2020 21:15 WIB

pinterest

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kehadiran layanan Netflix di Indonesia terus menuai kontroversi lantaran banyaknya konten negatif pada tayangannya yang dinilai tidak memenuhi kaidah norma budaya dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ketua KPI, Agung Suprio mengungkapkan bahwa konten pada Netflix menjadi masalah yang harus segera dituntaskan. KPI sejauh ini juga belum bisa melakukan pengawasan terhadap konten yang beredar di Netflix. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya regulasi atau Undang-undang dari DPR dalam mengatur hal tersebut.

"Itu problem yang harus diurus. Makanya kita harus melihatnya secara proporsional. Kalau ada UU yang mengamanahkan, maka KPI akan mengawasi Netflix. Jadi harus ada peraturan atau UU terlebih dahulu," kata Agung Suprio.


JK Singgung Media yang Siarkan Demo dan Mistis

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa diperlukan peraturan atau Undang-undang untuk mengatur konten Netflix di Indonesia, sebelum nantinya dilakukan pemblokiran.

"Kalau saya melihat pemblokiran langkah terakhir, opsi terakhir dari Negara. Makanya harus buat peraturan. Saya juga tidak bisa mengatakan langkah seperti itu sudah tepat, namun itu cocok jadi opsi terakhir," kata Agung Suprio.

Kendati belum bisa mengawasi tayangan Netflix, KPI bisa saja merekomendasikan konten Netflix yang dinilai negatif kepada Kemenkominfo. Namun, Agung juga menyebut jika KPI masih harus melihat dan mengkaji konten Netflix secara proporsional mengingat layanan penyedia video on demand tersebut diketahui juga memiliki konten yang berkualitas.

Dinilai Terlalu Monoton, Nadiem Makarim Ingin Sinetron Tak Hanya Mikir Rating

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia