logo


Menjaga Martabat Negara di Natuna

Sejumlah tokoh memberikan gambaran untuk menyelesaikan konflik di perairan Natuna

17 Januari 2020 16:54 WIB

Sejumlah Kapal  Indonesiasedang bersiaga di perairan Natuna
Sejumlah Kapal Indonesiasedang bersiaga di perairan Natuna

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto memberikan tanggapan terkait polemik perairan Natuna. Menurutnya, tidak ada kata tawar-menawar soal kedaulatan negara.

Sidarto mengatakan wilayah perairan Natuna termasuk dalam laut teritorial Indonesia. Oleh karena itu, pihak asing dilarang memasuki kawasan tersebut kecuali berbekal izin.

"Seperti yang kita ikuti bahwa masalah kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar, bahkan Presiden (Joko Widodo) ke sana. Itu based on unclos 1982 (deklarasi Juanda) negara kepulauan itu kita punya laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen. Laut teritorial itu menurut kita tidak bisa di-touch karena batas negara kita," kata Sidarto kepada Jitunews.com, Kamis (16/1).


Polemik Indonesia-China Soal Natuna, Inggris Beri Tanggapan

Terkait penyelesaian konflik ini, Sidarto menjelaskan perlunya sebuah perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Beijing, terlebih pemecahan masalah mengenai kekayaan bawah lautnya.

"Kalau mengenai ZEE, itu agak sedikit overlap dengan dashline yang di-declare oleh China pada tahun 1947. Nah, ini mungkin eleven dashline tahun 1947 yang overlap dengan unclos 1982 ini perlu kita duduk bersama. Bukan teritorial, ini masalah kekayaan laut," imbuhnya.

Sebelumnya, pihak China telah mengklaim bahwa wilayah perairan Natuna merupakan bagian dari nine dash line mereka berdasar pada deklarasi sepihak mereka pada tahun 1943.

Indonesia sendiri baru mengetahui secara resmi nine dashed line saat Workshop on Managing Potential Conflict in the South China East. Dalam kesempatan itu, China menganggap nelayan-nelayannya yang menangkap ikan di zona tersebut sebagai traditional fishing ground.

Sementara itu, Laksamana Pertama (Purn) Dani Purwanegara menyebutkan ada beberapa langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah Natuna.

Yang pertama, negara harus menunjukkan niat melalui gelar kekuatan militer dan Bakamla untuk melindungi Sovereign Right di ZEEI dan Sovereignty di laut teritorial.

Yang kedua, lanjut dia, perlunya mematuhi dan menegakkan hak serta kewajiban Indonesia di ZEEI, khususnya penetapan allowable catch sebagaimana telah diatur dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/Kepmen-KP/2017 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI.

Ketiga, menyelesaikan konflik IUU Fishing secara damai berbasis UNCLOS 1982 melalui pemanfaatan pendekatan multilateral (DOC, COC, ASEAn Plus dan IJCS PBB).

"Memegang teguh Indonesia adalah negara yang bermartabat cinta damai dan jaga stabilitas kawasan LCS melalui diplomasi proaktif dan diplomasi publik,” ujar Dani.

“Yang terakhir adalah menggunakan kekuatan militer atau konflik bersenjata adalah upaya terakhir jika upaya damai gagal,” tukasnya.

Sedangkan menurut Andhi Nirwanto, penyelesaian pencurian di wilayah Natuna oleh nelayan asing harus dilakukan melalui proses hukum. Andi meminta negara menyeret para pencuri ikan asing di ZEEI ke pengadilan.

Saat ini, kata Andi, publik telah melihat penggunaan kekuatan militer di ZEEI terhadap para pencuri ikan maupun coast guard China. Oleh sebab itu, mantan Wakil Jaksa Agung ini berharap agar para nelayan asing yang ditangkap dapat diproses dengan mengedepankan hukum pidana.

"Nelayan-nelayan di ZEE kalau itu melanggar dan itu sesuai dengan UU Perikanan kita itu sebagai tindak pidana, apakah bisa diadili dengan itu?” kata Andi dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, cara itu merupakan salah satu solusi alternatif untuk menyelesaikan maraknya pencurian ikan di perairan Indonesia.

“Dalam kaitan ini ketika nelayan negara asing menangkap ikan di ZEE Indonesia, bisakah itu kita tangkap dan kita adili menggunakan Undang-Undang (UU) nasional kita misalnya UU perikanan,” kata dia.

“Tapi yang tadi itu apabila nelayan-nelayannya di ZEE Indonesia kalau itu melanggar dan itu sesuai dengan UU perikanan kita, itu sebagai tindak pidana apakah bisa diadili dengan itu, kalaupun bisa karena tadi dimasukan sebagai salah satu alternatif solusi,” pungkasnya.

Laut Natuna Diklaim China, Wantimpres: Masalah Kedaulatan itu Tidak Bisa Ditawar-tawar

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Iskandar