logo


Teten Masduki: Pengembangan Bambu Jadi Prioritas Nasional

Potensi bambu dinilai dapat meningkatkan perekonomian

17 Januari 2020 16:00 WIB

Teten Masduki bersama Yayasan Bambu Lestari dan sejumlah petani bambu Jawa Barat, di gedung Kemenkop dan UKM, Jumat (17/1)
Teten Masduki bersama Yayasan Bambu Lestari dan sejumlah petani bambu Jawa Barat, di gedung Kemenkop dan UKM, Jumat (17/1) Dok. Jitunews/Khairul

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah akan menjadikan pengembangan bambu rakyat menjadi prioritas nasional.

Menurut Teten, bambu memiliki potensi ekonomi dan lingkungan yang sangat besar namun belum dikelola baik.

"Permintaan bambu sangat tinggi untuk industri timber, furniture, alat-alat rumah tangga, barang seni dan lainnya namun belum dilirik karena menggarapnya, pemanfaatannya kurang diketahui petani," ujar Teten saat ditemui Yayasan Bambu Lestari dan sejumlah petani bambu Jawa Barat, di gedung Kemenkop dan UKM, Jumat (17/1).


Dukung Penggunaan QRIS di UMKM, Teten Masduki: Lebih Efisien dan Lebih Aman

Dia mengatakan lahan untuk pengembangan 1000 desa bambu dapat dilakukan di kawasan perhutanan sosial dan lahan masyarakat. Teten menilai pengembangan di lahan masyarakat akan mudah karena di banyak desa ada tradisi menanam bambu seperti di NTT, Sulawesi dan Kalimantan.

"Sekarang, bagaimana mengembangkan model bisnisnya antara petani dengan perusahaan sebagai offtaker sehingga terjalin kemitraan. Kita akan coba scaling up, bambu yang diminati pasar akan diolah di desa-desa bambu dan produksinya diambil oleh industri," jelasnya.

Dalam hal ini, Teten menegaskan dari analisa usaha, bambu dapat mengatasi kemiskinan dan isu lingkungan. Bambu merupakan tanaman yang mampu menyerap karbon dan menyerap air.

Sementara itu, Direktur Utama Yayasan Bambu Lestari Arif Rabik mengatakan yang dimaksud dengan desa bambu adalah pengembangan satu desa bambu satu sistem dengan luas lahan 2000 hektar. Untuk satu desa bambu bisa terdiri dari 10-20 desa administratif, yang penting 2000 hektar.

"Kalau misalnya konsensi perhutanan sosialnya itu 100 hektar, perlu 10 desa saja. Ini satu sistem yang sudah berjalan di Cina yang akan kita adopsi. Kita dorong proses industri bambu untuk dapatkan bahan baku pengganti kayu yang berkelanjutan dan lestari," kata Arif.

Pihaknya akan mendorong pembentukan koperasi beranggotakan petani bambu di desa-desa bambu tersebut. Dengan adanya koperasi, pengembangan ekonomi bambu rakyat akan dapat dikelola dengan baik.

Ia juga mengungkapkan perlunya proses industrialisasi bambu rakyat. Petani akan mengolah bambu hingga setengah jadi sebelum diserap oleh industri.

"Ke depan pengembangan bambu rakyat dengan paradigma baru untuk memastikan nilai tambahnya ada di petani," kata Arif.

Tanggap Bencana Banjir Jabotabek-Banten, Komisi VIII DPR RI Apresiasi Kemensos

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Iskandar