logo


Laut Natuna Diklaim China, Wantimpres: Masalah Kedaulatan itu Tidak Bisa Ditawar-tawar

Ia menyatakan bahwa tidak ada pihak asing yang boleh memasuki wilayah perairan Natuna yang termasuk kedalam laut teritorial indonesia tanpa ijin. Hal tersebut seperti tertuang dalam konvensi PBB tentang hukum Laut tahun 1982.

16 Januari 2020 21:26 WIB

Anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto
Anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Memanasnya situasi di wilayah perairan Natuna belakangan ini menjadi sorotan. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto menegaskan bahwa masalah kedaulatan tidak mungkin ditawar.

Ia menyatakan bahwa tidak ada pihak asing yang boleh memasuki wilayah perairan Natuna yang termasuk kedalam laut teritorial Indonesia tanpa ijin. Hal tersebut seperti tertuang dalam konvensi PBB tentang hukum Laut tahun 1982.

"Seperti yang kita ikuti bahwa masalah kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar, bahkan Presiden (Joko Widodo) ke sana. Itu based on unclos 1982 (deklarasi Juanda) negara kepulauan itu kita punya laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen. Laut teritorial itu menurut kita tidak bisa di-touch karena batas negara kita," kata Sidarto kepada Jitunews.com, Kamis (16/1).


Inggris Beri Komentar Terkait Polemik Natuna

Untuk itu, Sidarto menjelaskan bahwa saat ini diperlukan sebuah perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Beijing dalam penyelesaian polemik perairan Natuna ini, terlebih mengenai masalah kekayaan bawah lautnya.

"Kalau mengenai ZEE, itu agak sedikit overlap dengan dashline yang di-declare oleh China pada tahun 1947. Nah, ini mungkin eleven dashline tahun 1947 yang overlap dengan unclos 1982 ini perlu kita duduk bersama. Bukan teritorial, ini masalah kekayaan laut," imbuhnya.

Diketahui, pihak China sendiri sebelumnya telah mengklaim bahwa wilayah perairan Natuna merupakan bagian dari 9 dash line mereka berdasar pada deklarasi sepihak mereka pada tahun 1943.

Indonesia sendiri baru mengetahui secara resmi 9 dashed line saat workshop on managing potential conflict in the South China East. China menyatakan bahwa dalam zona tersebut, nelayan-nelayannya menangkap dan menyatakan sebagai tradisional fishing ground.

Kebijakan di Era Susi Dinilai Menghambat, Luhut: Kita Akan Evaluasi

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia