logo


Kebijakan di Era Susi Dinilai Menghambat, Luhut: Kita Akan Evaluasi

Jokowi memerintahkan agar wilayah ZEE di Natuna diisi oleh nelayan Indonesia. 

16 Januari 2020 07:24 WIB

Luhut Panjaitan
Luhut Panjaitan BeritaCAS

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Natuna diisi oleh nelayan Indonesia.

Akan tetapi, pengoperasian kapal berkapasitas besar terganjal Peraturan Dirjen Tangkap melalui SE Nomor D1234/DJPT/PI470D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/SIPI/SIKPI. Di dalam aturan tersebut kapal berukuran besar dilarang beredar di perairan RI sejak 2015.  Larangan tersebut terbit di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan akan mengevaluasi aturan tersebut.


Konflik Natuna dan Strategi Indonesia Dalam Mempertahankannya

"Ya kita akan evaluasi itu karena kalau di laut bebas itu 30 GT mati kan itu," kata Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).

Menurut Luhut, kebijakan tersebut menghambat.

"Iya menurut saya (karena) menghambat. Tapi biar lah studi dilakukan. Berangkat dari studi ini nanti kita lihat," ucapnya.

Luhut menyebut saat ini tengah dilakukan studi di lapangan dan hasilnya nanti akan dibahas dengan TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta nelayan.

"Jadi sekarang dibuat studinya itu mereka tiga hari di sana atau empat hari. Nanti setelah itu datang mereka akan membuat laporannya. Nanti kita kombinasikan dengan TNI Angkatan Laut, bagaimana dengan Bakamla, dan bagaimana nanti dengan nelayan," jelas Luhut.

Hari Ini Mahfud MD ke Natuna, Kapal China Masuk Lagi?

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex