logo


Tanggap Bencana Banjir Jabotabek-Banten, Komisi VIII DPR RI Apresiasi Kemensos

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja gabungan dengan Kemensos dan BNPB untuk membahas penanganan banjir

15 Januari 2020 10:18 WIB

Menteri Sosial Juliari Batubara dan Kepala BNPB Doni Monardo
Menteri Sosial Juliari Batubara dan Kepala BNPB Doni Monardo Dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisi VIII DPR RI telah menggelar rapat kerja gabungan dengan Menteri Sosial dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengawali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020.

Rapat ini membahas soal penanganan dan penanggulangan bencana yang akhir-akhir ini terjadi, terutama di Jabodetabek dan Banten. Lebih dari itu, pembahasan juga sampai pada tindak lanjut penanganan bencana yang terjadi di daerah lain.

Raker dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, dihadiri semua Wakil Ketua Komisi dan sebagian besar anggota. Rapat berjalan dinamis dengan banyak respon pertanyaan, masukan, dan apresiasi terhadap langkah-langkah penangan bencana yang dilakukan Kemensos.


Komisioner KPU Ditangkap KPK, DPR: Dulu Komisionernya Bermain di Pengadaan Barang dan Jasa

Suara anggota dewan sebagian besar menyoroti tentang luasnya spektrum dan pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana. Sehingga, meskipun Kementerian Sosial dan BNPB sudah bekerja maksimal namun secara umum, dampak bencana masih cukup luas.

“Saya bergembira, anggota dewan memberikan apresiasi kepada kerja Kemensos. Namun, dewan mengingatkan kami agar tetap meningkatkan kewaspadaan. Dengan sumber daya yang kami miliki, dewan meminta kami agar tetap bersiaga terhadap kemungkinan terjadinya ekskalasi bencana sejalan dengan masih tingginya curah hujan ke depan,” kata Mensos Juliari Batubara di Gedung DPR RI, di Jakarta, Selasa  (14/01/2020).

Sejauh ini, Kemensos telah melaksanakan sejumlah langkah antisipasi pasca bencana. “Kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan memobilisasi Tagana di wilayah terdampak banjir tentang aktivitas penanganan dan mengamati situasi terkini,” katanya.

Pengerahan Tagana dan Tim Kawasan Siaga Bencana (KSB) bertujuan untuk melakukan pendataan korban, evakuasi korban ke tempat aman, khususnya kepada kelompok rentan yang terdiri atas lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok khusus lainnya.

“Kemudian juga melakukan pendistribusian logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam. Kami punya stok di Gudang Pusat Kemensos RI dan Gudang Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten,” ujar Juliari.

Dia juga mengatakan pihaknya telah melakukan pelayanan dapur umum lapangan dan layanan dukungan psikososial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyintas yang berada di lokasi pengungsian.

Selain itu, Juliari juga mengapresiasi perhatian anggota dewan yang mengkhawatirkan keterbatasan anggaran kebencanaan dihadapkan pada curah hujan yang masih tinggi hingga Februari sesuai prakiraan BMKG.

“Memang anggaran kebencanaan kami tidak terlalu banyak yakni Rp270 miliar. Tapi kami bekerja tidak dengan melihat keterbatasan anggaran. Dengan anggaran yang ada kami coba untuk mengoptimalkan. Tentu bila ada perhatian anggota dewan, untuk meningkatkan anggaran, kami sangat mengapresiasi,” tutur dia.

Lebih lanjut, Juliari menyatakan kepada anggota dewan terkait anggaran di Direktorat Bencana Alam sebesar Rp270 miliar, yang hampir separuhnya untuk tali asih Tagana. Jumlah nominal itu belum termasuk penyediaan logistik bencana.

“Jumlah personel Tagana kita sekitar hampir 40.000 orang. Kalau nilai tali asih sekitar senilai Rp50.000 untuk separuh anggota saja, sudah Rp 1 miliar,” terang Juliari.

“Jadi memang terus terang tidak ideal. Jadi kita kan harus lebih memfokuskan yang mana kesiapsiagaan logistik atau menambah tali asih Tagana. Kami di lapangan memang kelihatannya jauh dari ideal. Tidak terlalu banyak fleksibilitas di penganggaran yang kami miliki,” sambungnya.

Juliari juga menyinggung keberadaan Posko Induk Penanggulangan Bencana di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur. Menurut dia, pendirian posko ini untuk meningkatkan efektifitas penyaluran bantuan, khususnya bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana.

"Selain logistik, posko juga menyediakan berbagai layanan masyarakat terdampak bencana," jelas dia.

Layanan yang dimaksud adalah Layanan Dukungan Psikososial (LDP),  mobil dapur umum lapangan, motor, truk pengangkut bantuan, pusat koordinasi, pusat media, layanan penyandang disabilitas, cuci gratis, dan sebagainya.

Posko ini merupakan pusat komando,  pusat komunikasi, dan gudang logistik. "Posko ini juga merupakan bentuk sinergi dari semua unsur di Kementerian Sosial, dan kerja sama dengan semua elemen masyarakat. Dari masyarakat dan dunia usaha sudah menitipkan berbagai bantuan untuk kami distribusikan ke titik-titik kawasan terdampak bencana," pungkasnya.

Sinergitas dengan masyarakat, merupakan salah satu pilihan Kemensos untuk meningkatkan efektiftas penanganan bencana.

Anies Didemo Soal Banjir, Novel Bamukmin: Kami Tidak Akan Diam, Duka Anies Duka Kita

Halaman: 
Penulis : Iskandar