logo


Bamsoet: MPR RI Tidak Mungkin Tak Mendukung Kinerja KPK

Bamsoet menilai langkah KPK datang ke MPR RI, tak lain sebagai pengejawantahan amanah UU. No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.

14 Januari 2020 17:03 WIB

tempo.co

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke MPR RI, tak lain sebagai pengejawantahan amanah UU. No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Khususnya, dalam Pasal 6 Ayat B, yang menjelaskan KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

"Kehadiran KPK ke MPR RI hari ini merupakan yang pertama kali sejak KPK berdiri. Kedatangan KPK bukanlah wujud menurunnya independensi KPK, melainkan semata untuk membangun koordinasi yang baik dengan berbagai lembaga negara,” ujar Bamsoet usai menerima pimpinan KPK, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Selasa (14/1/20).

“MPR RI menjadi kementerian/lembaga negara ke-tujuh yang didatangi KPK. Mengingat membersihkan Indonesia dari korupsi bukan semata tugas KPK, melainkan perlu didukung berbagai lembaga negara serta elemen masyarakat lainnya," imbuhnya.


Penyelesaian Kasus Jiwasraya, Ketua KPK: Sudah Ditangani oleh Kejaksaan

Bamsoet menuturkan, kelahiran KPK tak terlepas dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta TAP MPR RI No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

"Karenanya, MPR RI tidak mungkin tak mendukung kinerja KPK. Strategi pemberantasan korupsi yang kini dikedepankan KPK dengan mengedepankan pencegahan, merupakan suatu lompatan besar bagi Indonesia dalam membebaskan diri dari korupsi. Sejalan dengan amanah UU No.19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam Pasal 6 Ayat A jelas disebutkan bahwa KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi," tuturnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan jika melihat data Laporan Kinerja KPK sepanjang 2016-2019, dengan anggaran operasional KPK sekitar Rp 3,6 triliun yang bersumber dari APBN, KPK berhasil menyelamatkan uang negara dari fungsi penindakan mencapai Rp 1,74 triliun.bSedangkan dari pencegahan, keuangan negara yang diselamatkan mencapai Rp 61,7 triliun.

"Data tersebut menunjukan fungsi pencegahan lebih efektif dalam menyelamatkan keuangan negara, karenanya harus lebih digalakan lagi. Walaupun aksi pencegahan yang digalakan KPK bukanlah sesuatu yang seksi di media massa dibanding penindakan dengan OTT, namun KPK tak boleh bergeming. KPK bukanlah lembaga entertainment, melainkan lembaga penegak hukum yang mendapat amanah Undang-Undang," jelas Bamsoet.

Dalam hal ini, Bamsoet juga mengingatkan beban berat masih diemban KPK untuk benar-benar menjadi 'trigger mechanism' dalam pemberantasan korupsi. Sehingga, bukan semata mengejar orang sebagai tersangka, melainkan mengedepankan penyelamatan keuangan negara.

"Pemberantasan korupsi harus tetap berjalan mengingat Indonesia belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Disisi lain, kegiatan ekonomi juga perlu digenjot untuk meningkatkan pemasukan negara dari pajak. Karenanya, pemberantasan korupsi tak boleh dilakukan secara gaduh dan serampangan yang membuat ketidakpastian iklim investasi nasional," pungkasnya.

Terkait Kasus Suap, KPK Pastikan Terus Kejar Eks Caleg PDIP Harun Masiku

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Tino Aditia