logo


Hasto Dikaitkan dengan Kasus Suap KPU, PDIP: Ini Kan Framing

Djarot mengatakan bahwa PDIP menyerahkan kasus ini kepada KPK

14 Januari 2020 07:45 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Jitunews/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - PDIP menyebut kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan komisoner KPU, Wahyu Setiawan, adalah upaya framing terhadap partai dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Ketua DPP PDIP Bidang Pembinaan Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan bahwa upaya semacam ini sering digencarkan ketika PDIP sedang menggelar acara besar.

"Selalu ini kan framing untuk selalu ditujukan pada Pak Hasto yah. Framing betul, dan selalu setiap acara besar partai selalu ada framing begitu. Mulai ada kongres, rakernas, ada apa, maka ada yang katakan bahwa ini bentuk politisasi hukum," kata Djarot di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1).


Soal Bocornya Info OTT, KPK: Informasi Itu Kita Bisa Dapatkan dengan Cara...

Ia mencontohkan penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP yang dilakukan sehari sebelum Rakernas.

"Bayangkan besok kita melakukan Rakernas, paginya mereka datang, tanpa ada ekspose dan kemudian tanpa dibekali surat pemberitahuan, padahal kita semua lagi persiapan untuk rakernas," katanya.

"Kita juga enggak ngerti itu kan. Nah, hal-hal seperti ini berarti kan memang ada dugaan-dugaan yang mengarah untuk mem-framing dalam hal ini sekjen," lanjutnya.

Djarot juga enggan menjelaskan lebih rinci mengenai staf Hasto yang disebut terlibat dalam kasus ini.

"Staf pak Sekjen itu, yang utama saya tau itu cuma dua staf melekat, itu namanya Muhammad Darwin, kalau sekretariat namanya Adi. Itulah staf Sekjen DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto," katanya.

Djarot menyebut Hasto akan melakukan klarifikasi tentang kasus kepada Dewan Kehormatan Partai.

"Karena kita baru saja melakukan rakernas. Tentu nanti akan dimintai klarifikasi," katanya.

Djarot mengatakan bahwa PDIP menyerahkan kasus ini kepada KPK dan akan mengikuti prosedur yang berlaku.

"Makanya nanti prinsipnya kami hormati tugas dan wewenang KPK untuk melakukan penegakan hukum, wewenang yang dilakukan prosedur hukum yang berlaku, dan kita ikuti bersama-sama," kata Djarot.

Arief Budiman: KPU Terbuka, Kooperatif, Siap Bekerja Sama Bilamana Diperlukan Klarifikasi

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata