logo


Dapat Investasi Netflix 1 Juta Dollar, Nadiem Makarim Tuai Kontroversi

Pakar dan pengamat mengkritik keputusan yang ditempuh oleh Mendikbud Nadiem Makarim, mereka menilai investasi yang disalurkan lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut merugikan sejumlah pihak.

13 Januari 2020 10:15 WIB

Nadiem Makarim
Nadiem Makarim Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Investasi Netflix Rp 14 Miliar untuk pengembangan industri perfilman Indonesia menuai kontroversi. Pakar dan pengamat mengkritik keputusan yang ditempuh oleh Mendikbud Nadiem Makarim, mereka menilai investasi yang disalurkan lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut merugikan sejumlah pihak.

"Mas Nadiem harus diingatkan kalau sekarang adalah pejabat publik, bukan lagi pengusaha. Sebagai pejabat publik ada regulasi yang harus ditegakkan dan wibawa bangsa dijaga. Saya melihat aksinya dengan Netflix itu seperti tak berkoordinasi dengan Menkominfo, Menkeu, atau Menparekraf yang menginginkan Netflix penuhi dulu kewajiban sebelum berbisnis di Indonesia," tegas Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi di Jakarta, dilansir dari laman Pulsa.com pada Senin (13/1) .

Menurutnya, status badan hukum Netflix di Indonesia belum jelas. Hal tersebut dikhawatirkan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Perdagangan melalui Sistem Elektronik nomer 80/2019 yang baru.


Tak Hanya Jadi Duta Perdamaian, Jokowi Minta Dubes RI Jadi Duta Investasi

"Setahu saya baru ada akun Twitter NetflixID. Sudah ada PT atau badan hukum Indonesia belum itu Netflix?" tanyanya.

Mereka menyarankan agar pemerintah lebih baik membangun sebuah platform sendiri.

"Kita harapkan Kemendikbud dengan Pustekkom dan produser film Indonesia serta industri kreatif bisa mandiri bikin platform sendiri seperti Nadiem bangun Gojek. Kalau hanya gabung ke Netflix, nggak perlu seorang lulusan Harvard yang kesohor, teman-teman Youtuber yang pendidikannya di pelosok daerah juga bisa berpikir seperti itu. Jadi kalau kerja sama dengan Netflix bukan terobosan tapi kebobolan kita. Hal itu kan karena pemerintah sendiri sedang kesulitan mengejar pajak platform Over The Top termasuk Netflix," katanya.

"Padahal, memiliki platform sendiri buatan anak bangsa selangkah baik dibanding menggunakan platform OTT dari luar. Tapi kalau kita tidak membuat, ada kewajiban Badan Usaha Tetap (BUT) itu. Dan tidak cuma BUT, tapi harus merekrut sekian orang Indonesia sebagai karyawan. Dan tentunya, ada kewajiban memberi ruang bagi film, video atau karya kreatif orang Indonesia," pungkasnya.

Jokowi Tandatangani 16 Perjanjian, Uni Emirat Arab Suntikkan Investasi Rp 314,9 Triliun

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia