logo


Lindungi Industri Dalam Negeri, Strategi Bea Cukai Hadapi Jastip dan Barang Kiriman

Simak ulasan selengkapnya

10 Januari 2020 13:09 WIB

Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi di Kantor Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis 23 Juni 2016.
Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi di Kantor Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis 23 Juni 2016. Jitunews/Johdan A.A.P
dibaca 194 x

Jasa titipan atau sering disebut dengan istilah “Jastip”, siapa yang tidak tahu terkait hal ini, saat ini sangat mudah ditemukan baik itu di media social ataupun di toko online. Jasa titipan bagi para pelaku usaha sangat lah menguntungkan, siapa yang tidak ingin jalan-jalan ke luar negeri dengan berbelanja gratis dan dapat keuntungan dari hal tersebut.

Apa sih jastip itu? Jastip merupakan peluang usaha untuk membelikan barang pesanan yang diminta oleh pengguna jasa, umumnya saat ini adalah barang barang yang berasal dari luar negeri yang harganya lebih murah ataupun barang yang tidak ada di Indonesia. Sayangnya banyak pelaku jasa titipan yang tidak memahami dan mengerti peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ada juga yang paham dan kucing-kucingan alias menyiasati berbagai cara agar terbebas dari Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) saat tiba di Indonesia, modus yang sering digunakan adalah dengan metode Splitting (memecah) ataupun Underinvoice (melaporkan nilai barang yang lebih rendah). Nah, jadi apakah jastip itu legal dan apa strategi yang dilakukan untuk menghadapi jasa titipan dan barang kiriman?

Barang Bawaan Penumpang


Parawisata Danau Toba dan Kekhawatiran Krisis Ekologi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut bahwa masyarakat diperbolehkan untuk membawa barang bawaan dengan rincian pembebasan bea masuk USD 500/orang atau sekitar 7 juta (Personal use)sedangkan untuk barang kena cukai (BKC) diperbolehkan 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, dan 200 gram tembakau iris atau tembakau lainnya serta 1 liter minuman etil alcohol atau minuman keras. Peraturan ini menggantikan peraturan lama yang sebelumnya diatur dalam PMK no. 188/PMK. 04/2010 dengan de minimalis value sebesar USD 250/orang menjadi USD 500/orang. Hal ini adalah salah satu strategi yang dilakukan untuk menurunkan jasa titipan ataupun membuat kesadaran kepada para pelaku usaha.

Barang penumpang berdasarkan tujuan pemakaiannya terbagi menjadi dua jenis yaitu personal use dan non-personal use. Jadi sebenarnya barang jasa titipan yang dibawa tidak bisa mendapatkan pembebasan barang bawaan sebesar USD 500/orang sehingga harus melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas nilai keseluruhan barang, karena sebenernya pembebasan ini diberikan kepada seluruh penumpang untuk barang bawaan untuk keperluan pribadi (personal use), tidak termasuk barang titipan/barang yang diperuntukan untuk didagangkan termasuk barang jasa titipan(non-personal use) meskipun nilainya tidak melebihi USD 500.

Barang Kiriman

Masyarakat dan para pelaku usaha yang sering melakukan pembelian melalui barang kiriman Perusahaan Jasa Titipan (PJT) ataupun pos harus mengetahui peraturan terbaru yang akan segera berlaku pada tahun 2020 yaitu penurunan nilai pembebasan de minimalis value atas barang kiriman yang awalnya sebesar USD 75 menjadi USD 3 per kiriman  (Consignment note). Hal ini merupakan strategi lain dalam upaya menurunkan jasa titipan atau splitting yang sering dilakukan pelaku usaha untuk menghindari Bea masuk dan juga sebagai tindakan untuk melindungi produksi dalam negeri yang mulai tersampingkan dengan mudahnya barang kiriman yang masuk kedalam Indonesia. Penurunan de minimalis valueini merupakan perubahan kedua setelah sebelumnya melalui PMK No. 182/PMK.04/2016 besaran nilai pembebasan adalah USD 100/kiriman dan diubah menjadi USD 75/kiriman melalui PMK 112/PMK.04/2018 dan selanjutnya akan diberlakukan peraturan yang mengubah de minimalis value menjadi USD 3/kiriman.

DJBC menyampaikan bahwa penurunan de minimalis value ini dilakukan untuk menciptakan level playing field, selanjutnya pemerintah juga memperhatikan masukan khusus dari pengrajin dan produsen barang-barang yang banyak digemari dan banjir dari luar negeri yang megakibatkan produk mereka tidak laku seperti tas, sepatu dan garmen sehingga beberapa terpaksa gulung tikar dan hanya menjual produk dari China. Sehingga untuk ketiga produk tersebut tetap akan diberikan deminimis untuk bea masuk sampai dengan USD 3 dan selebihnya diberikan tarif normal (MFN) yaitu Bea Masuk untuk Tas 15%-20%, Sepatu 25%-30% dan produk tekstil  15%-25%, PPN 10%, dan PPh 7,5%-10%.

Diharapkan dengan adanya perubahan peraturan ini dapat mengakomodir para pelaku industry dalam negeri khususnya IKM, untuk mengeliminasi kesenjangan antara produk impor yang masih membanjiri pasar Indonesia baik melalui jasa titipan ataupun barang kiriman serta diharapkan kepada masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri.

Lalu bagaimanakah agar jasa titipan legal? Yang pertama adalah pastikan bahwa barang yang akan dibawa adalah bukan merupakan barang dilarang untuk diimpor, kemudian jangan lupa untuk melaporkan jastip kepada petugas bea cukai melalui Customs Declaration (BC 2.2) pada saat tiba di Indonesia, agar dilakukan pemeriksaan dan perhitungan bea masuk dan PDRInya dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk menyimpan invoice atau struk belanja untuk dijadikan dokumen dasar dalam penetapan nilai pabean dari barang jastip. Setelah bea masuk dan PDRI dibayar maka barang jastip tersebut dapat dibawa keluar dan sudah legal.

Pembayaran yang dilakukan atas bea masuk dan PDRI merupakan bentuk kontribusi masyrakat dalam penerimaan negara dengan tidak melakukan Tax Avoidance atau penghindaran pajak.

Oleh : Afief Rama Wanjaya/ Mahasiswa DIV Khusus Akuntansi 2019 PKN STAN

Ditulis oleh: Afief Rama Wanjaya

*Tulisan ini adalah 'Suara Kita' kiriman dari pembaca. Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.

Menyoal Lambannya Penyelesaian Kasus-Kasus Lingkungan

Halaman: 
Admin : Raka Kisdiyatma