logo


Tidak Ada Sistem Wajib Militer, Menhan Prabowo: Tapi Kita Nanti Sistemnya Komponen Cadangan

Pemerintah Indonesia saat ini tidak berencana untuk memberlakukan wajib militer meskipun telah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN).

10 Januari 2020 06:45 WIB

istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkap bahwa Pemerintah Indonesia saat ini tidak berencana untuk memberlakukan wajib militer meskipun telah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN).

Alih-alih wajib militer, Prabowo menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan akan menerapkan sistem komponen cadangan yang juga diatur dalam UU PSDN tersebut.

"Kita tidak ada sistem wajib militer, tapi kita nanti sistemnya komponen cadangan," kata Prabowo usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (9/1).


Tanggapi Pernyataan PA 212 Ingin Copot Jabatan, Prabowo: Enggak Apa-apa

Prabowo meminta Jokowi segera mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) tentang aturan pelaksana UU PSDN. Ia menilai sistem tersebut mampu memperkuat sistem pertahanan Indonesia.

"Ini juga nanti untun memperkuat sistem pertahanan kita (Indonesia). Saya ulangi sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta," ujarnya.

"Kami defensif, kami tidak mau punya pikiran untuk mengganggu negara lain di bidang manapun. Tapi kami bertekad untuk menjaga kepentingan kita (Indonesia) dan wilayah nasional kita," kata Prabowo menambahkan.

Diduga Jadi Penyebab Banjir Bandang Lebak, Polda Banten Kejar Pemilik Tambang Emas Ilegal

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia
 
×
×