logo


Awasi BBM, Kementerian ESDM Bersinergi dengan Kemendagri dan Polri

Pemerintah wajib menjamin ketersedian dan kelancaran pendistribusian BBM

9 Januari 2020 13:41 WIB

Pernyataaan Bersama Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Wilayah NKRI di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (9/1).
Pernyataaan Bersama Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Wilayah NKRI di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (9/1). Jitunews/Khairul Anwar

Guna mengoptimalkan peningkatan pengawasan, Menteri Arifin mengharapkan BPH Migas terus membangun kemitraan yang strategis kepada Kementerian Dalam Negeri, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan seluruh stakeholder terkait demi menindaklanjuti Pernyataan Bersama ini.

“Nantinya, pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM lebih ditekankan pada aspek pre-emtif dan preventif. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Idham Azis mengatakan komitmen pengawasan BBM ini akan dibentuk satgas kuda laut yang dipimpin oleh Kabareskim.


Jamin Nataru Aman, Pertamina Siapkan Pasokan BBM dan LPG Ciayumajakuning

"Kami berkomitmen agar migas tahun 2020 ini penyaluran lebih baik lagi. Saya yakinkan speed kita akan cukup kencang. Tidak ada keberhasilan kalau kita tidak kompak,” kata Idham.

“Ayo kita sama-sama bangun komunikasi. Kami tindak tegas yang melanggar. Untuk itu, saya berkomitmen saya bentuk satgas kuda laut agar kita mengawal program pemerintah ini," tegas Idham.

Sementara itu Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo mengungkapkan sinergi antarintansi ini bukan bagian dari pembatasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan migas.

"Dalam implementasinya di daerah harus kita maknai bukan sebagai membatasi peran pemda dalam dukungan penyelenggaraan minyak bumi,” kata Hadi.

“Gubenur dan Kepala daerah tetap memiliki peran yang sangat signifikan terhadap penyelenggaraan layanan kepada masyarakat," pungkasnya.

Rilis Rapor Polri, Sentimen Negatif Terkait Kasus Novel dan Positif Soal Larangan Pamer Harta

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata