logo


Awasi BBM, Kementerian ESDM Bersinergi dengan Kemendagri dan Polri

Pemerintah wajib menjamin ketersedian dan kelancaran pendistribusian BBM

9 Januari 2020 13:41 WIB

Pernyataaan Bersama Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Wilayah NKRI di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (9/1).
Pernyataaan Bersama Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Wilayah NKRI di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (9/1). Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjalin sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengawasan penyediaan dan perindustrian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan BBM sebagai komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak, Pemerintah wajib menjamin ketersedian dan kelancaran pendistribusian BBM sebagaimana amanat UU Migas.

Demikian disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada acara Pernyataaan Bersama Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Wilayah NKRI di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (9/1).


Jamin Nataru Aman, Pertamina Siapkan Pasokan BBM dan LPG Ciayumajakuning

Arifin Tasrif menjelaskan pernyataan bersama ini akan lebih difokuskan untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) jenis minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis premium di seluruh wilayah Indonesia sehingga pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat volume.

“Pengawasan ini juga mengantisipasi ketersediaan BBM pada hari besar dan hari libur nasional," tuturnya.

Salah satu faktor terjalinnya kerja sama ini, imbuh Menteri ESDM, dilatarbelakangi oleh penyaluran JBT minyak solar pada tahun 2019 yang melebihi batas kouta.

“Kami perlu mengambil langkah taktis dan strategis seperti ini sehingga dengan penguatan dan efektivitas pengawasan BBM di seluruh wilayah NKRI mampu menekan impor BBM sehingga defisit neraca perdagangan migas dapat diperbaiki," ungkap Menteri Arifin.

Upaya lain yang ditempuh Kementerian ESDM adalah menugaskan PT Pertamina (Persero) memasang teknologi IT pada setiap nozzle guna mendata ketepatan penyaluran bensin jenis pelayanan masyarakat (public service obligation/PSO) dan non-PSO.

Di samping itu, Kementerian ESDM juga membuat Posko Nasional ESDM yang berlokasi di kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Rilis Rapor Polri, Sentimen Negatif Terkait Kasus Novel dan Positif Soal Larangan Pamer Harta

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata