logo


Gagal Bayar Hingga Minta Suntikan Modal, Ini Kronologi Kasus Jiwasraya

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah menjadi sorotan publik lantaran dianggap perusahaan BUMN yang gagal

8 Januari 2020 19:11 WIB

tempo.co

JAKARTA, JITUNEWS.COM - PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah menjadi sorotan publik. Perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia itu pernah jatuh bangun menghadapi tekanan likuiditas sehingga nilai ekuitas Jiwasraya negatif Rp 3,29 triliun.

Bahkan di tahun 2019, Jiwasraya membutuhkan suntikan modal sebesar Rp 32,89 triliun untuk kembali sehat.

Jika dirunut, problematika Jiwasraya ternyata sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Berikut kronologinya:


Berhasil Cetak Laba 360 Miliar 2019, Perum Peruri Makin Optimis Hadapi 2020

2006-2007

Perusahaan melaporkan cadangan yang lebih kecil daripada seharusnya, insolvency mencapai Rp 2,769 triliun. Pada 2006, laporan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif Rp 3,29 triliun karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat bahwa disclaimer untuk laporan keuangan 2006 dan 2007 dikarenakan penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya.

2008-2009

Defisit semakin melebar secara berturut-turut Rp 5,7 triliun (2008) dan Rp 6,3 triliun (2009). Tahun 2009, mulai dilakukan langkah-langkah penyelamatan jangka pendek (re-asuransi).

Kemeneg BUMN menyampaikan kepada direksi Jiwasraya bahwa akan tetap mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan dan meminta langkah-langkah konkrit secara menyeluruh sehingga permasalahan Jiwasraya dapat diselesaikan.

2010-2012

Melanjutkan skema re-asuransi dan mencatatkan surplus sebesar Rp 1,3 triliun akhir tahun 2011. Bapepam-LK meminta Jiwasraya menyampaikan alternatif penyelesaian komprehensif dan fundamental yang sifatnya jangka panjang.

Tahun 2012, Bapepam-LK memberikan izin produk Jiwasraya Proteksi Plan (18 Desember 2012 – Produk bancassurance dengan Bank BTN, KEB Hana Bank, BPD Jateng, BPD Jatim, dan BPD DIY).

Per 31 Desember 2012, dengan Skema Financial Re-asuransi, Jiwasraya masih mencacatkan surplus sebesar Rp 1,6 triliun. Namun tanpa skema finansial re-asuransi, maka Jiwasraya mengalami defisit sebesar Rp 3,2 triliun.

2013

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Kementerian BUMN untuk menyampaikan langkah alternatif penyehatan keuangan Jiwasraya beserta jangka waktu penyehatan keuangan karena memiliki permasalahan rasio pencapaian solvabilitas yang kurang dari 120 persen.

Direksi Jiwasraya menyampaikan alternatif penyehatan berupa penilaian kembali aset tanah dan bangunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan konvergen IFRS (nilai buku Rp 278,2 miliar), direvaluasi menjadi Rp 6,56 triliun, mencatatkan laba sebesar Rp 457,2 miliar.

2013-2016

OJK pada 2015 melakukan pemeriksaan langsung terhadap Jiwasraya dengan aspek pemeriksaan investasi dan pertanggungan.

Audit BPK di 2015 menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang Jiwasraya dan laporan aset investasi keuangan yang overstated (melebihi dari realita) dan kewajiban yang understated (di bawah nilai sebenarnya).

Tahun 2016, OJK meminta Jiwasraya rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi karena sudah tidak lagi menggunakan mekanisme re-asuransi.

Di tahun 2013-2016, Jiwasraya tercatat surplus.

Selama tahun 2013-2017, pendapatan premi meningkat karena penjualan produk Jiwasraya Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun. OJK menyampaikan agar Jiwasraya mengevaluasi Jiwasraya Saving Plan agar sesuai kemampuan pengelolaan investasi.

2017

OJK memberikan Sanksi Peringatan Pertama karena terlambat menyampaikan laporan aktuaris tahun 2017.

Laporan keuangan Jiwasraya 2017 masih  positif. Pendapatan premi Jiwasraya Saving Plan mencapai Rp 21 triliun, laba Rp 2,4 triliun (naik 37,64% dari tahun 2016). Ekuitas perseroan surplus Rp 5,6 triliun tetapi kekurangan cadangan premi Rp 7,7 triliun karena belum memperhitungkan impairment asset atau penurunan aset.

April-Mei 2018

April 2018, OJK bersama dengan direksi Jiwasraya membahas adanya pendapatan premi yang turun cukup signifikan dapat diturunkannya guaranteed return atas produk Jiwasraya Saving Plan setelah dilakukan evaluasi atas produk tersebut.

Mei 2018, terjadi pergantian direksi. Setelah pergantian itu, direksi baru melaporkan terdapat ketidakberesan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Hasil audit KAP atas laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan interim yang semula mencatatkan laba sebesar Rp 2,4 triliun menjadi Rp 428 miliar (KAP PWC telah mengaudit Jiwasraya sejak 2016).

OJK mengenakan denda administratif sebesar Rp 175 juta atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017.

Laporan audit BPK 2018, diketahui banyak melakukan investasi pada aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Oktober-November 2018

10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis Jiwasraya Saving Plan yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar.

23 November 2018, OJK mengadakan rapat dengan direksi Jiwasraya dengan agenda pembahasan kondisi perusahaan pada triwulan III 2018 dan upaya yang telah dilakukan oleh manajemen perusahaan.

2019

Jiwasraya terlambat menyampaikan laporan keuangan 2018, OJK mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OJK mengeluarkan izin pembentukan anak usaha Jiwasraya yaitu Jiwasraya Putra, yang merupakan salah satu dair bagian rencana penyehatan keuangan yang telah disetujui oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham.

Direktur utama Jiwasraya menyatakan membutuhkan suntikan modal Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko (RBC) 120 persen. Aset perusahaan tercatat hanya sebesar Rp 23,26 triliun. Sedangkan kewajiban mencapai Rp 50,5 triliun. Terjadi ekuitas negative Rp 27,24 triliun. Liabilitas Jiwasraya Saving Plan yang bermasalah sebesar Rp 15,75 triliun.

Sepanjang 2019, Kominfo Terima Aduan 430 Ribu Konten Negatif

Halaman: 
Penulis : Iskandar