logo


Sepanjang 2019, Kominfo Terima Aduan 430 Ribu Konten Negatif

Simak berita selengkapnya

8 Januari 2020 16:28 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menjadi garda terdepan menertibkan konten-konten negatif di dunia maya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menerima 431.065 aduan konten bermuatan negatif dari masyarakat sepanjang 2019. Hal ini diterima melalui laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, maupun melalui akun Twitter @aduankonten.

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu menerangkan Kategori terbanyak yang diadukan oleh masyarakat adalah konten terkait pornografi dengan total 244.738 konten sepanjang tahun 2019. Lalu konten bermuatan fitnah sebanyak 57.984, serta aduan terkait konten yang meresahkan masyarakat sebanyak 53.455.

Ferdinandus juga menyebutkan kita harusonten lainnya yang mendominasi aduan masyarakat sepanjang 2019 adalah konten terkait perjudian sebanyak 19.970, konten penipuan sebanyak 18.845, dan konten hoaks sebanyak 15.361.


Menko PMK: Sinergitas Penanganan Banjir 3 Provinsi Berjalan Baik

"Ada juga konten bermuatan SARA, terorisme/radikalisme, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan kekerasan pada anak juga tercatat dalam aduan masyarakat sepanjang 2019," ungkap Ferdinandus (08/01).

Dalam menerima Aduan yang masuk melalui kanal-kanal tersebut juga telah diverifikasi oleh Tim Aduan Konten untuk menguji apakah konten tersebut menyalahi aturan perundangan sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dia juga menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundangan maka Tim Aduan Konten akan meneruskan proses pemblokiran ke penyedia platform. Tim Aduan Konten menetapkan prioritas untuk pelaksanaan pemblokiran dan dipantau oleh Tim Panel Ahli.

Kementerian Kominfo juga secara aktif terus melakukan patroli siber untuk melakukan pengaisan, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh konten internet yang beredar di ruang maya Indonesia, baik konten hoaks, terorisme dan radikalisme, pornografi, perjudian, maupun konten negatif lainnya.

"Kami menggunakan mesin AIS yang dikelola oleh Subdirektorat Pengendalian Konten Internet, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo," ungkapnya.

Dalam hal ini, Kementerian Kominfo juga mengajak peran aktif masyarakat untuk menghindari penyebaran konten yang melanggar ketentuan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Jika menemukan atau menerima informasi elektronik yang patut diragukan kebenarannya, masyarakat dapat menyampaikan aduan pada platform yang kami sediakan," pungkasnya.

Menang Perang

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman, Iskandar