logo


Dukung Sikap Tegas Jokowi Soal Natuna, MPR Sebut Tidak Ada Kompromi

Simak berita selengkapnya

7 Januari 2020 16:14 WIB

Wakil Ketua MPR RI, Syarifuddin Hasan
Wakil Ketua MPR RI, Syarifuddin Hasan jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI, Syarifuddin Hasan mendukung sepenuhnya sikap tegas pemerintah dalam kasus Natuna. Dia menegaskan tidak ada istilah kompromi dalam menyikapi soal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya China harus keluar dari teritorial kedaulatan NKRI.

“Saya memberikan penghargaan dan respek atas ketegasan pemerintah kita dalam menjaga kedaulatan NKRI. Saya mengikuti statement Presiden Joko Widodo, dan saya pikir sudah cukup tegas. Statement presiden harus diikuti Menko Polhukum dan Menhan untuk tegas menjaga kedaulatan NKRI,” kata Syarifuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Syarifuddin mengatakan langkah yang diperlukan dalam pelanggaran perairan Natuna oleh China adalah sikap tegas. Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan ketegasan itu.


Polemik Natuna, Stafsus Menhan Sebut Kapal China Tidak Melanggar Kedaulatan NKRI

“Kita mengapresiasi karena pemerintah sekarang kompak dan sudah ada instruksi langsung dari Presiden bahwa kita harus tegas dan tidak kompromi. Menko Polhukam juga sudah menyatakan diplomasi bukan berarti negosiasi. Saya pikir sikap pemerintah itu sudah bagus,” tuturnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan tidak perlu khawatir dengan sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap China akan berimplikasi secara ekonomi. Menurutnya jika ada implikasi pada ekonomi Indonesia, maka implikasi tersebut adalah risiko dalam menjaga kedaulatan NKRI.

“China hanya investor nomor 3 di Indonesia. China pasti membutuhkan Indonesia. Jadi tidak usah khawatir tentang implikasi ekonomi. Karena itu kita harus betul-betul tegas dan tidak ada negosiasi,” tuturnya.

“Kita hanya menginginkan China mentaati Unclos (Unitied Nations Convention on the Law of the Sea/konvensi PBB tentang Hukum Laut) yang sudah diratifikasi bersama,” katanya.

Pemerintah, lanjut Syarifuddin, bisa melakukan langkah apa pun termasuk meninjau kembali investasi China di Indonesia. Namun langkah itu bisa diambil setelah melihat respon dari pemerintah China.

“Kalau China masih tetap pada pendiriannya yang tidak menghargai kedaulatan NKRI, tidak menghargai kesepakatan UNCLOS, kita bisa mengambil langkah apapun meski berimplikasi pada ekonomi,” kata Syarif.

“Saya pikir bisa saja kita meninjau investasi China di Indonesia kalau memang China tidak ada respon. Perlu tindakan yang betul-betul tegas dari pemerintah kita. Ini juga menjadi pelajaran untuk China,” pungkasnya.

Hadapi Konflik Natuna, Dukungan Logistik dan Personel TNI Harus Siap

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Trisna Susilowati