logo


RESMI! Tahun 2020 Kenaikan Iuran BPJS Diberlakukan

Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Presiden tentang Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan

6 Januari 2020 16:04 WIB

Menko PMK Muhadjir Effendy bersama pejabat terkait usai memimpin Rakor Tingkat Menteri (RTM) terkait Pelaksanaan Program JKN di Kantor PMK Jakarta (06/01)
Menko PMK Muhadjir Effendy bersama pejabat terkait usai memimpin Rakor Tingkat Menteri (RTM) terkait Pelaksanaan Program JKN di Kantor PMK Jakarta (06/01) Kemenko PMK

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan. Hal ini dipastikan setelah Pemerintah menggelar rapat mengenai Jaminan Kesehatan Nasional terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy memastikan tahun 2020 iuran BPJS Kesehatan berlaku tarif baru sesuai Perpres Nomor 75 tahun 2019.

"Sudah diambil kesepakatan, kesepakatannya bulat intinya bahwa Perpres No 75 Tahun 2019 dilaksakan seperti apa adanya," ujar Muadjir yang ditemui usai rapat tersebut (06/01).


Soal Banjir Jakarta, Menko PMK Segera Koordinasikan Bantuan ke Korban

Rapat yang melibatkan seluruh menteri dan lembaga terkait ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko, Direktur Utama BPJS Fahmi Idris, perwakilan Kementeria Sosial, dan Perwakilan Menteri Dalam Negeri, Seskab, dan DJSN.

Dalam kesempatan ini Direktur Utama BPJS Fahmi Idris mengatakan pihaknya patuh menjalankan regulasi yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal-hal teknis penerapan kenaikan iuaran misalnya untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) kita memiliki banyak opsi dengan cara menyesuaikan kemampuan peserta.

"Untuk kelas 1 kalau dirasakan berat opsinya bisa turun kelas, kami BPJS Kesehatan membuka kesempatan seluas-luasnya sesuai kemampuan daya beli masyarakat menyesuailkan dengan iuran kelas di bawahnya," ujar Fahmi.

Pada kelas tiga yang betul-betul tidak mampu, Kementerian sosial akan mendata dan memberikan bantuan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perlu diketahui Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK) merupakan program Jaminan Kesehatan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD.

Kunjungi Lokasi Banjir, Menko PMK Serahkan Bantuan

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman, Aurora Denata