logo


Soal Pengelolaan Sungai Antar Provinsi, Anies: Itu Dikelola Kementerian PUPR

berikut penjelasannya

6 Januari 2020 02:45 WIB

Anies Baswedan (The Jakarta Post)
Anies Baswedan (The Jakarta Post)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap bahwa saat ini pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengupayakan penyediaan fasilitas pos pengungsian dan pelayanan kesehatan. Anies juga memastikan warga yang menjadi korban banjir dapat mengakses layanan tersebut hingga mereka sepenuhnya kembali ke tempat tinggalnya masing-masing.

"Bila mereka masih perlu di tempat pos pengungsian, kita fasilitasi terus sampai mereka bisa kembali sepenuhnya ke rumah. Karena ada sebagian yang rumahnya sama sekali belum bisa digunakan," ujar Anies.

"Jadi selama mereka belum bisa menggunakan, pos kita siap menampung. Tidak ada batas. Sampai mereka bisa kembali di rumahnya masing-masing," lanjut dia.


Anies Baswedan Ajak Masyarakat Kerja Bakti Bersih-bersih Lingkungan

Anies Baswedan juga menjelaskan bahwa pengelolaan sungai yang melibatkan pemerintah provinsi lain bukan kewenangan Pemprov DKI, melainkan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.

"Nah, itu kewenangan di kementerian PUPR. Kami bertanggung jawab di wilayah DKI Jakarta. Begitu sampai ke pengelolaan sungai antar provinsi, maka itu dikelola kementerian PUPR," pungkasnya.

Anies Baswedan: Kita Bicarakan Recovery dan Lain-lain Sesudah Ini

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia