logo


China Klaim Laut Natuna, Komisi I Sebut Tak Perlu Ada Rundingan

Simak berita selengkapnya

3 Januari 2020 13:00 WIB

Anggota Komisi I DPR RI, Meutya Hafid
Anggota Komisi I DPR RI, Meutya Hafid Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisi I DPR mendukung langkah Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang menyampaikan protes terkait perairan Natuna yang diklaim China.

"Sikap tegas Menteri Luar Negeri yang melayangkan protes sudah tepat. Kami harap sikap yang disampaikan Menlu didukung penuh, termasuk oleh Kementerian ataupun lembaga lainnya," kata Ketua Komisi I, Meutya Hafidz kepada wartawan, Jumat (3/1).

Ia merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), Perairan Natuna adalah teritori Indonesia.


China Klaim Laut Natuna, Ini Kata Mahfud MD

"Indonesia perlu berpegang teguh pada kesepakatan Internasional mengenai batas wilayah, dalam hal ini merujuk pada UNCLOS. China perlu paham agar hubungan baik yang terjalin selama ini antara kedua negara juga perlu dilengkapi penghormatan batas wilayah, dan tentu acuannya adalah konvensi hukum laut internasional, UNCLOS," ujarnya.

Meutya mengatakan bahwa Perairan Natuna milik Indonesia tidak bisa diganggu gugat.

"Kalau untuk batas wilayah yang telah diakui UNCLOS, hukum laut internasional, sebagai wilayah Indonesia, ya ndak perlu ada runding-rundingan lagi. Hukum tersebut harus tegak dipatuhi semua pihak," jelasnya.

"Jika mau duduk bersama sah-sah juga, tapi esensinya tetap Indonesia meminta semua pihak mematuhi Hukum Laut Internasional yang berlaku," kata Meutya.

Laut Natuna Diklaim China, TNI Tingkatkan Kesiapsiagaan

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata