logo


Nama Dicatut Jadi Akun di Situs Esek-esek, Kominfo Akan Tempuh Jalur Hukum

Simak berita selengkapnya

26 Desember 2019 20:59 WIB

Kepala Biro Humas Kementrian Kominfo, Ferdinandus Setu
Kepala Biro Humas Kementrian Kominfo, Ferdinandus Setu Dok. Jitunews.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil langkah cepat, setelah keberadaan akun yang mencatut nama Kominfo di sebuah laman Esek-esek (pornhub).

Dalam keterangan tertulisnya Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu menyatakan pihaknya tidak pernah membuat akun atau konten apapun pada laman pornografi tersebut.

Sesuai regulasi di Indonesia, Kominfo telah memblokir laman pornografi tersebut sejak 2017. Ferdinandus menjelaskan pemblokiran laman tersebut mengandung informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.

"Ini diatur pada Pasal 27 ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," ungkap Ferdinandus (26/12).


Menkominfo Akan Tindak Tegas Situs Streaming Film Bajakan

Pria yang akrab disapa Nando itu juga menjelaskan pihaknya sudah mengambil langkah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum atas tindak pidana pemalsuan informasi elektronik dengan mengatasnamakan Kementerian Kominfo.

Nando juga mengungkapkan Kominfo telah menyampaikan keberatan kepada pengelola lama itu melalui surat elektronik (surel) perihal penggunaan nama kementerian dan logo Kemkominfo pada situs tersebut.

Perlu diketahui Kominfo berkomitmen akan melakukan upaya dan langkah strategis untuk menjaga jagat maya Indonesia dari konten-konten negatif, termasuk melakukan langkah pemblokiran terhadap situs dan akun media sosial yang mengandung konten pornografi. Sebagai informasi hingga November 2019 Kominfo telah memblokir lebih dari 1,5 juta laman dan akun media sosial yang mengandung konten pornografi.

Nando megingatkan warganet bahwa mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar muatan kesusilaan atau pornografi adalah sebuah tindak pidana siber yang diatur dalam UU ITE.

"Ancaman pidananya mencapai enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar," pungkasnya.

IndoXXI Hentikan Layanan Streaming Film Per 1 Januari 2020

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman