logo


Soal Muslim Uighur, MUI Sebut Pemerintah Tak Paham Mukadimah UUD 1945

Simak berita selengkapnya

26 Desember 2019 20:22 WIB

Sekretaris Jenderal MUI pusat, Anwar Abbas
Sekretaris Jenderal MUI pusat, Anwar Abbas Republika

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyayangkan sikap pemerintah yang tidak ikut campur tangan terkait muslim Uighur di Cina. Ia menilai pemerintah tidak paham mukadimah UUD 1945.

"Bagi saya kalau pemerintah Indonesia mengatakan tidak ikut campur, ya itu berarti pemerintah tidak paham terhadap mukadimah Undang-Undang Dasar 1945," ujar Anwar usai Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI, Kamis (26/12/2019).

Anwar menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh diam terkait muslim Uighur. Sesuai UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, sehingga Indonesia harus ikut menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab.


Sindir Moeldoko Soal Muslim Uighur, FPI: Jadi Ketahuan Tuh Siapa yang Tidak Pancasilais

"Oleh karena itu, kalau ada negara yang menginjak peri kemanusiaan dan peri keadilan, Indonesia ndak boleh diam. Kalau Indonesia diam, hapus saja mukadimah Undang-Undang Dasar 1945," tegasnya.

"Saya sudah bertemu dengan Duta Besar Cina. Duta Besar Cina bilang bahwa dia ingin meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan Cina. Kalau gitu singkirkan semua yang mengganggu, salah satu yang mengganggu itu adalah masalah Uighur. Ya selesaikan dengan baik," pungkasnya.

Bela Muslim Uighur, PKS: Kita Bisa Memberikan Tekanan-tekanan ke Cina.

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati