logo


Tanya Nasib Pendidikan Kesetaraan, Sejumlah Organisasi Geruduk Kemendikbud

Simak berita selengkapnya

26 Desember 2019 09:50 WIB

Audiensi DPP FTPKN, DPP Forum PLKP, Forum LSK, DPP HIPKI,  DPP Forum PKBM dengan Plt. Dirjen Paud dan Dikdasmen Kemendikbud, Haris Iskandar, Senin (24/12)
Audiensi DPP FTPKN, DPP Forum PLKP, Forum LSK, DPP HIPKI, DPP Forum PKBM dengan Plt. Dirjen Paud dan Dikdasmen Kemendikbud, Haris Iskandar, Senin (24/12) Dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - DPP FTPKN, DPP Forum PLKP, Forum LSK, DPP HIPKI,  DPP Forum PKBM melakukan audiensi dengan Plt. Dirjen Paud dan Dikdasmen Kemendikbud, Haris Iskandar, Senin (23/12).

Audiensi membahas mengenai Perpres No.82/2019 Pengganti Perpres 72 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan Presiden RI, yang menghilangkan nomenklatur Pendidikan Kemasyarakatan (Dikmas) dalam struktur organisasi Kemendikbud.

Untuk diketahui, sebelumnya pendidikan nonformal ada dibawah payung Ditjen Paud dan Dikmas. Namun mulai tahun 2020 mendatang, akan diganti menjadi Ditjen Paud dan Dikdasmen.


FPI Abai Soal SKT, Ngabalin: Dia Mau Hidup Baik, Kalau Tidak Juga Terserah

Haris Iskandar mengatakan, penghilangan nomenklatur Dikmas tidak menghilangkan kegiatan pendidikan non formal, namun akan digabungkan dengan dirjen lain di Kemendikbud baik itu ke Dikdasmen atau Vokasi.

Menurut Haris, dengan kebijakan baru ini, yang diuntungkan justru pendidikan nonformal karena sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar, pendidikan nonformal bisa menjadi roh dari kebijakan itu.

"Jadi antara formal dan nonformal itu dipadukan. Itu sesuai dengan antisipasi masa depan, tidak ada lagi kavling khusus antara pendidikan formal dan nonformal," ujar Haris Iskandar saat beraudiensi.

Haris juga meminta kepada organisasi dan lembaga-lembaga pendidikan nonformal untuk tidak perlu cemas dan gelisah, karena dengan penggabungan nomenklatur antara pendidikan formal dan nonformal justru akan menguntungkan nonformal.

"Jadi dengan pemaduan ini justru kita yang akan diuntungkan. Kita akan memberikan pengaruh lebih banyak, jadi ini jangan gelisah," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP FTPKN Abdul Karim mengatakan, kedatangannya dan beberapa organisasi lainnya adalah untuk meminta penjelasan mengenai nomenklatur baru tersebut. Selain itu, mereka juga ingin mengingatkan pemerintah untuk tidak menabrak UU Sisdiknas dan PP no 17 tahun 2010 yang mengamanahkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan nasional

"Awalnya kita hanya ingin mengingatkan pemerintah supaya dalam membuat kebijakan tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya yaitu UU Sisdiknas dan PP 17 tahun 2010 karena banyak yang kecewa dengan keputusan yang pernah terjadi," jelas Abdul Karim.

Antisipasi Bangunan Sekolah Ambruk, Nadiem Makarim Akan Lakukan Ini

Halaman: 
Penulis : Iskandar