logo


Soal Dewan Pengawas KPK, Politisi PKS: Bukan Personelnya yang Bermasalah, Tetapi Konsepnya

berikut penjelasannya

22 Desember 2019 06:47 WIB

Logo KPK.
Logo KPK. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Jokowi melantik lima anggota dewan pengawas (dewas) KPK di Istana Kepresidenan pada Jumat (20/12). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra, mengungkapkan jika PKS tetap konsisten untuk tidak mendukung adanya dewan pengawas pada tubuh KPK.

Ia menilai letak permasalahanan bukan terletak pada individu dewan pengawas yang dilantik tersebut, melainkan konsep yang mendasari pembentukan dewan pengawas.

"Bagi saya bukan personelnya yang bermasalah, tetapi konsepnya yang bermasalah. Ditakutkan kalau konsepnya bersamalah, personelnya juga akan ikut bermasalah," ujar Indra dalam diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12).


Rakornas dan Anugerah Revolusi Mental, Menko PMK: Revolusi Mental Hanyalah Tema

Ia memandang adanya dewan pengawas justru akan memperlemah KPK.

"Kita tahu, tindak pidana korupsi ini terjadinya sangat cepat, bisa terjadi karena perencanaan maupun tidak, kalau harus izin dewas dan ketinggalan dalam menangkap maka pidananya akan hilang," kata dia.

"Seharusnya tidak perlu izin, cukup pemberitahuan, sehingga kalau ada abuse of power dalam penyadapan, dewasnya hanya cek dan ricek, sehingga momentum tindak pidananya tidak lewat," kata dia.

Ia mengaku khawatir jika dewan pengawas KPK tersebut memiliki potensi untuk ditunggangi kepentingan pihak-pihak tertentu.

"Dewas ini manusia juga, saya tidak meragukan dewas yang sudah dipilih ini, tetapi yang menjadi persoalan adalah dewas ini manusia juga, kalau yang akan disadap adalah koleganya, orang dekatnya, atau orang yang memilihnya, itu menjadi persoalan sendiri," Indra menambahkan.

"Potensi-potensi terjadi kebocoran (saat penindakan) atau kelemahan lainnya harus kita tutup. Koruptor ini orang hebat, punya kekuasaan, punya dana, dan punya orang-orang yang juga hebat," kata dia.

Lebih lanjut, Indra tetap berharap Jokowi segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang (Perppu).

"Seperti saat terjadinya demonstrasi besar-besaran, pemerintah menyatakan akan menerbitkan Perppu, dan bagi kami Perppu memang jalan terbaik," kata Indra.

Soal Kasus Jiwasraya, Erick Thohir: Sudah Jelas dari 2006 sampai Sekarang

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia