logo


UU Kewarganegaraan India Diskriminatif Terhadap Muslim, Hidayat Nur Wahid: Indonesia Harus Mengingatkan

Simak berita selengkapnya

19 Desember 2019 13:24 WIB

Hidayat Nur Wahid
Hidayat Nur Wahid Detik.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Penerbitan UU Amendemen Kewarganegaraan atau Citizenship Amendment Bill (CAB) di India telah menarik perhatian dunia, termasuk Indonesia.

Undang-undang tersebut dinilai diskriminatif lantaran memuat percepatan kewarganegaraan bagi minoritas agama, termasuk Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsis, dan Kristen, dari Afganistan, Bangladesh, dan Pakistan yang tiba di India sebelum 2015. Sedangkan, warga di luar agama yang disebutkan di atas tidak akan mendapatkan kewarganegaraan.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid angkat bicara terkait dengan hal ini. Dilansir dari Channel Youtube Jitutalks, dia menjelaskan bahwa undang-undang itu mengatur tentang kewarganegaraan pengungsi yang meminta suaka politik kepada India.


PKS Soroti Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Terkait Muslim Minoritas Uyghur

"Itu (UU Kewarganeraan) sesungguhnya, maksudnya adalah mendiskriminasi pengungsi dari luar India yang masuk India karena mendapat persekusi dari luar India. Jadi kan memang diskriminatif karena yang akan diberi kewarganegaraan adalah hanya beragama Non-Islam," ujar Hidayat di Jakarta, Rabu (18/12).

Hidayat menyebutkan permisalan seperti para pengungsi dari Rohingnya yang mayoritas muslim dipastikan tidak akan mendapatkan kewarganegaraan karena UU itu sudah mengatur demikian. "Ini sesungguhnya politik yang sangat membelah dan diskriminatif," tegasnya.

"Ini undang-undang yang sangat tidak demokratis, sangat tidak adil, sangat diskriminatif dan itu memicu keresahan di negara-negara lain karena khawatir negara-negara lain melakukan hal sejenis," imbuhnya.

Penerapan UU ini, kata Hidayat, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Menurutnya, UU itu seharusnya tidak didasarkan pada diskriminasi tapi berbasiskan pada solusi. Dia juga menjelaskan solusi dari pemberian kewarganeraan bukan berdasarkan pada agama, tapi berdasarkan kasus-kasusnya baik ditolak atau diterima jadi warga Negara India.

Politisi PKS ini juga mendesak peran Indonesia menyikapi hal tersebut. Karena saat ini posisi Indonesia menduduki posisi strategis yaitu sebagai negara anggota dewan HAM PBB dan Anggota Dewan Keamanan PBB.

"Saya berharap Indonesia juga lagi-lagi melakukan perannya untuk kemudian mengingatkan India agar mengoreksi," tandasnya.

"Saya kira ini bagian penting Indonesia menyuarakan agar jangan ada UU yang diskriminatif yang bahkan menghadirkan ketegangangan-ketegangan yang meluas dan ini tidak membatu untuk hadirnya perdamaian dunia," pungkasnya.

Wiranto Mundur dari Hanura, OSO Malah Terkejut Karena Hal Ini

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman, Iskandar