logo


Wah! Kota Ini Sudah Wajibkan Bimwin, Tak Ikut Berarti Tak Dapat Surat Nikah

Simak berita selengkapnya

19 Desember 2019 11:59 WIB

https://dailyhotels.id/wp-content/uploads/2019/01/DPP_0032.jpg
https://dailyhotels.id/wp-content/uploads/2019/01/DPP_0032.jpg

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Rencana Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy yang akan mewajibkan calon pengantin (catin) mengikuti kursus pra nikah atau bimwin sempat menjadi perbincangan berbagai kalangan. Namun, kebijakan itu ternyata sudah dilakukan di Kota Tarakan sejak setahun yang lalu.

Pembelajaran berlangsung dalam waktu yang tergolong singkat, yakni delapan jam. Pelaksanaannya dilakukan terpusat berada di Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan.

Dari keterangan tertulis Kementerian Agama (Kemenag), bimwin telah diwajibkan bagi setiap catin yang sudah mendaftarkan kehendak nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Jika tidak turut serta, maka buku nikah tidak akan diberikan.


Soal Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur, Jaringan Gusdurian: Kita Perlu Mengingatkan Pemerintah Cina

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan Asmawan menceritakan, para catin tidak terlalu antusias mengikuti program ini sejak diberlakukan tahun lalu. Oleh sebab itu, bimwin ini ditetapkan jadi prasyarat pengambilan buku nikah.

"Pernah di awal pertama kali, ada beberapa catin yang ogah-ogahan ikut, lalu atas perintah Bapak Kepala Kantor agar buku nikah mereka ditahan. Akhirnya mempelai tersebut mengikuti bimwin secara mandiri setelah menikah," ungkap Asmawan, (05/12).

Dalam pelaksanaannya, Bimwin dilakukan secara mandiri dan sederhana tanpa ada honor dan transport untuk narasumber. Untuk sekadar konsumsi ringan, lanjut Asmawan, telah diserahkan kepada peserta untuk memenuhinya secara kolektif.

"Jadi, setiap angkatan bimwin mereka pilih ketua kelas dan bendahara. Mereka patungan untuk beli air mineral dan jajanan pasar," imbuh Asmawan.

Pelaksanaan bimwin di Tarakan berbeda dengan kebijakan Kementerian Agama pusat yang tidak mewajibkan mengikuti bimwin pranikah.

Meski tidak wajib, tetapi Kementerian Agama RI menyediakan anggaran untuk bimwin sebesar Rp400 ribu per pasang catin yang diambil dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) juga dari pendapatan negara bukan pajak nikah atau rujuk (PNBP NR), di mana anggaran tersebut salah satunya diperuntukkan untuk honor dan transport narasumber dan panitia, konsumsi dan lain sebagainya.

Sebagaimana diketahui, sejak akhir 2017, Kementerian Agama RI melaksanakan program bimwin pranikah atau revitalisasi dari program kursus calon pengantin yang sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Kegiatan bimwin tersebut bertujuan untuk mendukung rencana kerja pemerintah dalam bidang pembangunan dan ketahanan keluarga.

Pada tahun 2018, pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dibiayai oleh negara menjangkau 125.132 pasangan catin di 34 provinsi. Kota Tarakan setiap tahun hanya menerima jatah 102 pasang catin. Sementara, jumlah peristiwa nikah di pulau terluar yang berbatasan dengan perairan Malaysia ini rerata mencapai 1.576 peristiwa.

"Kami tidak mengandalkan anggaran pemerintah untuk melaksanakan bimwin. Sampai November di tahun 2019 sudah 1.064 pasangan catin yang kami bimwin, ditambah 226 pasang dilakukan secara mandiri atau privat," pungkasnya.

Negara-negara Ini Larang Perayaan Natal, Ada yang Anggap sebagai Tindakan Ilegal

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman, Iskandar
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex