logo


Wujudkan Rumah Pertama Rakyat, BP Tapera Gandeng Dukcapil Guna Padankan Data Peserta

Simak berita selengkapnya

16 Desember 2019 14:29 WIB

Komisioner BP Tapera Adi Setianto dan Direktur Jendral Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menandatangani kontrak disaksikan oleh Anggota Komite Tapera dari unsur profesional Sonny Loho, Jakarta (16/12). (Dok. Jitunews/Nurman)
Komisioner BP Tapera Adi Setianto dan Direktur Jendral Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menandatangani kontrak disaksikan oleh Anggota Komite Tapera dari unsur profesional Sonny Loho, Jakarta (16/12). (Dok. Jitunews/Nurman) jitunews/Nurman

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memadankan data peserta dengan data kependudukan.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyebutkan sesuai tujuan adanya BP Tapera yaitu memenuhi kebutuhan rumah yang laik dan terjangkau bagi masyarakat, pihaknya akan melakukan sesuai dengan Pasal 3 UU No 4 tahun 2016 BP Tapera bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah yang berkelanjutan untuk pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Adi menjelaskan dari Undang-undang tersebut BP Tapera bertugas untuk penyelenggaraan pengelolaaan dana Tapera yang meliputi pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan dana.


Jokowi: Ada yang Hobinya Impor Karena Untungnya Gede

Pengelolaan tersebut dilakukan melalui model operasional berbasis Kontrak Investasi dana Tapera (KIDT). Pemadanan data tersebut perlu dilakukan mengingat setiap data peserta perlu dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk penerbitan single Investor Identification (SID) dan Investor Fund Unit Account (IFUA) bagi setiap peserta. Oleh sebab itu BP Tapera menggandeng Dukcapil agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik.

Dalam kesempatan ini dia juga mengapresiasi Dukcapil yang sudah berkenan bersinergi mewujudkan impian rakyat guna mempunyai rumah pertama. Untuk tahap pertama BP Tapera dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Saat bersamaan juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara kedua belah pihak yang juga disaksikan oleh Anggota Komite Tapera dari unsur profesional Sonny Loho.

Sejalan dengan itu Sonny Loho mengatakan pentingnya kehadiran BP Tapera untuk mengejar defisit backlog perumahan rakyat.

"Kita tau masalah perumahan rakyat ini belum tuntas kekurangan rumah (backlog) 11,5 juta unit, rumah tidak layak huni itu 3.4 juta, kami berharap dengan adanya BP Tapera ini bisa berjalan lebih cepat," ujar Sonny.

Dia mengapresiasi kerja sama yang dilakukan oleh BP Tapera dan Dukcapil agar kerja sama ini segera bisa menyelesaikan permasalahan perumahan rakyat yang sudah diketahui tersebut.

"Karena kalau tidak ada data yang baik kita tidak bisa menyelesaikan hal ini," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir Direktur Jendral Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan kebutuhan perumahan ini sangatlah penting apa lagi rencana kepindahan Ibu Kota jadi peran BP Tapera ini sangat penting untuk menyediakan kebutuhan rumah untuk PNS.

"Belum lagi kalau kita berpindah ke Ibu Kota Negara baru, jadi ASN ini juga sangat membutuhkan Rumah di sana," ujar Zudan.

Zudan mengungkapkan basis data kependudukan ini sangat dibutuhkan untuk berbagai macam fungsi diantaranya transaksi- transaksi yang dilakukan sektor jasa keuangan termasuk BP Tapera.

"Sekarang dengan basis data dukcapil kita bisa memonitor siapa saja orang-orang yang bertransaksi," imbuhnya.

Perlu diketahui saat ini memang peserta Tapera adalah PNS namun pada tahap selanjutnya, masyarakat Indonesia berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan telah bekerja serta memiliki penghasilan di atas UMR akan menjadi peserta Tapera.

Peserta Tapera nantinya akan menabung sebesar 3% dari penghasilan. Tabungan ini kemudian akan dikembalikan kepada peserta di akhir masa kepesertaan beserta hasil pemupukannya. Khusus untuk peserta yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), BP Tapera menyediakan skema pembiayaan perumahan untuk pembelian, perbaikan, atau renovasi rumah pertama mereka.

Merasa Diancam 'Tembak Mati', Andre Rosiade Bandingkan Saat Kritik Jokowi

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman, Trisna Susilowati