logo


Biaya Pilkada DKI Rp 1 Triliun, Bamsoet: Ubah Sistem Politik, Kembalikan ke Parlemen

berikut penjelasannya

15 Desember 2019 05:21 WIB

tempo.co

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai biaya politik yang sangat tinggi merupakan salah satu alasan mengapa praktik korupsi sangat sulit dihilangkan.

Bahkan, Bamsoet mengungkap bahwa seseorang harus menyiapkan uang dalam jumlah yang banyak untuk memperoleh jabatan kepala daerah.

“Saya yakin korupsi tidak akan bisa hilang kalau biaya politik tetap tinggi. Untuk jadi gubernur, wali kota, bupati kalau pakai sistem sekarang ini, jangan harap bisa berantas korupsi. Karena untuk memperoleh jabatan-jabatan itu diperlukan fulus,” ujar Bamsoet dalam acara MilenialFest di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (14/12).


Mahfud: Partai Politik Ini Dituduh Perusak dalam Kehidupan Kita Bernegara

Bamsoet menyebut salah satu cara untuk menghilangkan praktek korupsi adalah dengan mengubah sistem pemilihan kepala daerah langsung untuk kembali ke parlemen atau dengan memikirkan sistem pemilihan lainnya.

“Mau keluar tidak? Ubah sistem politik, kembalikan ke parlemen. Ayo siapa yang bisa jawab, ada ide? Karena sistem politik yang kita pilih, sistem demokrasi putuskan hari ini adalah sistem pemilu langsung dan memerlukan biaya tinggi,” kata Bamsoet di hadapan milenial.

Lebih lanjut ia juga menyebut biaya politik dalam pilkada DKI Jakarta sangat tinggi, bahkan bisa menghabiskan biaya ratusan Milyar hingga Rp 1 T.

“Untuk jadi calon saja sudah diperlukan puluhan miliar rupiah. Untuk gubernur DKI kemarin yang terpilih, mungkin mencapai Rp 1 triliun, itu pun gagal. Nah itu tantangan kita semua,” kata Bamsoet.

Bantah Bangun Dinasti Politik, Gibran: Bukan Penunjukan dari Bapak

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia