logo


Rencana Mendikbud Ubah Ujian Nasional, Fahri Hamzah: Ada Uang, Ada Ruang, Apa Lagi?

berikut penjelasannya

13 Desember 2019 15:54 WIB

Fahri Hamzah
Fahri Hamzah Instagram @fahrihamzah

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang menghentikan pelaksanaan ujian nasional (UN) hingga tahun 2020, dan menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Fahri Hamzah.

Fahri mempertanyakan kenapa kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Presiden Jokowi, pasalnya Jokowi pada saat mengumumkan kabinetnya menyatakan tidak ada visi menteri dan yang ada hanya visi presiden

"Bagaimana presiden yang sama mengambil dua keputusan yang berbeda? Katanya nggak ada visi menteri, yang ada hanya visi presiden. Nah presiden kan sama?” ujar Fahri di Jakarta, Jumat (13/12).


Fadli Zon Raih Penghargaan, Fahri Hamzah Minta Ucapan Selamat dari KPK dan ICW

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, metode mengubah kebijakan negara itu tidak bisa seperti metode sopir bajai yang bisa memutar arah seenaknya. Mengubah kebijakan itu lebih mirip seperti metode pindah rel pada kereta api, dimana yang harus disiapkan adalah aturannya dulu.

"Rel adalah aturan. Perubahan aturan harus disampaikan kepada publik....gitu! Metode kereta api itu sebetulnya mengikuti logika ruang publik bahwa aturan lebih penting dari pejabat. Pejabatnya boleh berganti tapi aturannya tetap. Tapi di sektor pendidikan sering betul terjadi 'ganti menteri ganti kebijakan'. Dan orang-orang, termasuk Pak JK (Jusuf Kalla), tak paham," ucapnya.

Dalam hal ini, Fahri mengingatkan bahwa sejak awal menteri pendidikan baru dilantik, dirinya hanya punya satu nasehat, yakni fokus pada aplikasi jangan ubah konsep. Sebab dia membayangkan sebelumnya menteri pendidikan itu orang dari sektor pendidikan.

"Konsep sih sudah ok, tapi aplikasi dan implementasi butuh dukungan teknologi. Ini tantangan. Saya membayangkan waktu itu dengan anggaran pendidikan terbesar Rp 508 Triliun, Mendikbud akan mengembangkan aplikasi dan implementasi pendidikan yang masif. Bahkan lebih dari itu, dengan dana yang cukup negara akan modernisasi pendidikan sampai kampung-kampung," harapnya.

Karena itu, Fahri mengatakan pada hari ke-54 pemerintahan ini, sebelum terlambat menteri pendidikan harus segera kembali pada apa alasan presiden memilih Mendikbud Nadiem dan disarankan untuk berkonsultasi dengan menteri pendidikan yang lama (Mujahir Effendy), yang kini masih ada dalam kabinet, dan bahkan menjadi Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), untuk bagaimana merancang sebuah rencana modernisasi.

"Seperti GoJek yang Anda jadikan 'wabah' di kalangan pemilik kendaraan, jadikanlah inovasi dalam aplikasi dan implementasi pendidikan menjadi wabah modernisasi pendidikan di negeri yang terlalu luas ini. Lihat India, lihat China yang penduduknya lebih besar, mereka bisa,” tuturnya.

“Memang tidak mudah, menteri (Nadiem) masih muda. Tapi dia juga diberi kesempatan oleh bangsa ini melalui presiden agar berkarya yang terbaik. Nah, lakukan yang terbaik.jangan libatkan diri dalam debat yang berulang-ulang. Kerjakan saja apa yang terbaik bisa dipersembahkan. Bikinlah optimisme, bikin senyum sekolah dan anak didik di seluruh negeri, bikin mudah Guru yang hidupnya susah, bikin teknologi yang menjembatani seluruh kesulitan anak bangsa untuk menjadi cerdas sesuai amanah Pembukan UUD 1946. Itu saja. Ada uang, ada ruang, apa lagi?" pungkasnya.

Nadiem Makarim: Dunia Tidak Membutuhkan Anak-anak yang Jago Menghafal

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Tino Aditia