logo


Pimpinan MPR Safari ke Ormas dan Parpol untuk Serap Aspirasi Terkait Amandemen

Simak berita selengkapnya

11 Desember 2019 21:01 WIB

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid Fraksipkb

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, mengandaikan untuk mengukur seberapa perlu melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945, tak bisa menggunakan alat semacam thermometer. Namun keinginan melakukan hal demikian bisa dilihat dari Rekomendasi MPR Periode 2014-2019 di mana salah satu rekomendasinya adalah menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara.

“Apakah nanti menghidupkan haluan negara ala GBHN lewat amandemen disetujui atau tidak, diketahui setelah MPR melakukan serap aspirasi ke seluruh komponen masyarakat,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12).

“Mereka merepresentasikan seluruh kekuatan politik yang ada serta kelompok DPD,” imbuhnya.


Gibran Rakabuming Daftar Besok, Pendukung Gelar Doa Bersama

Menurutnya, dengan bekal Rekomendasi MPR Periode 2014-2019, pimpinan MPR saat ini melakukan safari kebangsaan ke berbagai organisasi keagamaan dan partai politik.

“Kami meminta masukan terkait amandemen”, ungkapnya.

Setelah melakukan safari kebangsaan ke berbagai organisasi politik dan agama, Jazilul mengakui banyak pikiran dan pendapat, tidak hanya masalah haluan negara GBHN.

“Namun juga misalnya bagaimana pemilihan langsung Presiden dan kepala daerah dievaluasi," tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, dari serap aspirasi itu kemudian dipetakan dan diakui ada keinginan dari masyarakat tentang perlunya amandemen.

“Tidak menutup kemungkinan masalah yang lain, tidak hanya soal GBHN”, ungkapnya.

Meski demikian MPR tetap menunggu aspirasi dari masyarakat yang lain, “Termasuk dari insan pers," tegasnya.

Sebelum mengambil keputusan, MPR perlu melakukan sosialisasi mengenai rencana amandemen. Hal ini dikatakan memerlukan waktu yang panjang. Bila semua aspirasi sudah diserap tinggal MPR menyusun jadwal untuk memutuskan amandemen atau tidak.

“Bila setuju amandemen, mana saja pasal yang perlu diubah," pungkasnya.

Maju Pilkada 2020, Gibran Disebut Pemuda yang Visioner

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata
 
×
×