logo


Soal Eks Narapidana Bisa Dipilih Lagi Setelah 5 Tahun, PPP: Tergantung Masyarakat Saja

Simak berita selengkapnya

11 Desember 2019 18:35 WIB

Ilustrasi kriminal.
Ilustrasi kriminal. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Iqbal, menyambut baik keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang menyatakan eks narapidana termasuk kasus korupsi harus menunggu selama 5 tahun setelah bebas jika ingin maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dia menilai bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh MK telah melalui pertimbangan yang matang.

“Kita negara hukum, tentu kita harus menghormati pesan MK, tentu MK melakukan putusan itu atas pertimbangan yang matang, kalau seandainya narapidana itu sudah bebas, bisa menjalani berkotensasi. Saya kira kalau itu keputusan MK, kira harus mengapresiasi,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/12).

Dalam hal ini, Muhammad Iqbal menyebut bahwa putusan MK tersebut adalah keputusan tertinggi, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus juga menjalankan keputusan tersebut.


KPU Tak Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, PPP: Sudah Benar

Diketahui sebelumnya KPU mengusulkan larangan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau KPU mengeluarkan keputusan kan sudah ada keputusan MK. Keputusan MK itukan keputusan tertinggi artinya keputusan KPU itu di bawah keputusan MK. Dan KPU harus menjalankan keputusan tersebut. Kecuali MK mengeluarkan keputusan baru,” jelasnya.

Terkait adanya kekhawatiran eks narapidana tersebut akan kembali mengulangi perbuatannya usai terpilih lagi sebagai kepala daerah.

Muhammad Iqbal mengatakan bahwa hal tersebut kembali kepada masyarakat, karena masyarakatlah yang akan memilih eks narapidana tersebut sebagai kepala daerah atau tidak.

“Kekhawatiran itu pasti ada, karena bagaimana pun dia sudah cacat, sudah melakukan tindakan pidana korupsi tentu ada kekawatiran di masyarakat, tapi kita juga harus memberikan ruang karena dia sudah menjalani hukuman kemudian setelah bebas itu adalah hak bagi seseorang untuk maju,” kata dia.

“Tergantung dari masyarakat saja, kalau masyarakat menggangap dia tidak layak karena mantan korupsi ya jangan dipilih, pilihan itu ada di masyarakat,” pungkasnya.

Soal Pilwakot Medan, Bobby Nasution: Yang Dinasti dari Mertua Saya Adalah Dinasti Motivasinya

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Trisna Susilowati