logo


Terkait Peraturan Becak dan PKL, Anies Baswedan: Bukan Tidak Mau, Tapi Kendalanya di Unsur Politis

Simak berita selengkapnya

11 Desember 2019 05:30 WIB

Anies Baswedan (The Jakarta Post)
Anies Baswedan (The Jakarta Post)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait penerbitan peraturan yang mengakomodasi becak dan pedagang kaki lima (PKL).

Menurutnya, peraturan tersebut terkendala suatu hal. "Memang tantangan kami di Jakarta berhadapan bukan tidak mau, tapi kendalanya di unsur politis," ujar Anies di Lapangan Kerapu, Jakarta Utara, Selasa (10/12).

Peraturan daerah (perda) terkait kebutuhan masyarakat, kata Anies, sudah banyak diusulkan oleh Pemprov DKI. Namun, usulan tersebut tak berkembang di tangan penduduk kursi legislatif.


Soal Hukuman Mati Koruptor, Politikus PAN: Presiden yang Menginisiasi Undang-undangnya

"Tapi kita akan jalan terus. Komitmen ini dijalankan di lapangan. Jadi ini kendala yang kita hadapi karena konstelasi politik," terang dia.

Meskipun begitu, Anies mengaku sudah menemukan titik terang. Hasil pemilu lalu, klaim Anies, dapat meningkatkan dukungan bagi kebijakannya.

"Alhamdulilah sekarang ke depan lebih baik. Hasil pemilu kemarin kelihatannya tanda-tandanya akan lebih banyak berpihak kepada kita," tukasnya.

Sebelumnya, Anies merayakan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional bersama ratusan warga yang pernah tergusur di Muara Angke, Jakarta Utara. Dalam acara tersebut, Anies sempat didatangi perwakilan PKL dan puluhan tukang becak yang minta agar memiliki landasan hukum untuk beroperasi.

Pemprov DKI Dapat Penghargaan, Anies: Kita Bicara Kenyataan, Bukan Pencitraan

Halaman: 
Penulis : Iskandar
 
×
×