logo


Soal Hukuman Mati Koruptor, Politikus PAN: Presiden yang Menginisiasi Undang-undangnya

Simak berita selengkapnya

11 Desember 2019 04:00 WIB

batasnegeri.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding angkat bicara terkait wacana penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Ia meminta Presiden Joko Widodo tidak melemparkan wacana tersebut kepada masyarakat.

Menurutnya, pemerintah lebih layak mengusulkan perundangan mengenai vonis hukuman mati kepada koruptor.

"Kalau Jokowi sudah merasa mendesak memberlakukan hukuman mati, ya pemerintah, presiden menginisiasi undang-undangnya. Jangan dilempar ke masyarakat," kata Sudding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (10/12).


KPU Tak Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, PPP: Sudah Benar

Politikus PAN itu menyebut revisi regulasi sebagai salah satu jalur untuk mengimplementasikan hukuman mati bagi koruptor. Sebab, menurut peraturan saat ini, hukuman mati hanya bisa dijatuhkan kepada narapidana koruptor dalam suatu kasus tertentu.

"Selama ini, undang-undang tentang tindak pidana korupsi itu belum memberlakukan tentang hukuman mati, kecuali ada satu pasal korupsi dalam kegiatan penyalahgunaan dana bencana, bencana alam misalnya," jelas dia.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi bisa saja diterapkan jika memang masyarakat berkehendak.

Bamsoet Diputuskan Menjadi Waketum Partai Golkar

Halaman: 
Penulis : Iskandar
 
×
×