logo


PKS: Pak Jokowi Menurut Saya Keliru

berikut penjelasannya

10 Desember 2019 22:30 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Jamil, menyebut aturan hukuman mati untuk koruptor yang disampaikan Presiden Joko Widodo bukan hal yang baru.

"Jadi tidak harus kemudian (dikatakan) kalau dikehendaki oleh masyarakat. Pak Jokowi menurut saya keliru," kata Nasir di Kompleks DPR/MPR, Selasa (10/12).

Nasir kemudian menyebutkan beberapa undang-undang yang mengatur hukuman mati, antara lain Undang-undang (UU) Tipikor, UU tentang Hak Asasi Manusia, UU tentang Narkotika dan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).


Soal Hukuman Mati untuk Koruptor, Gerindra: Memang Harus Ada

"Dalam KUHP yang akan direvisi hukuman mati itu kan nanti ada gradual ya, jadi hakim nanti bisa memutuskan. Misalnya jaksa menuntut untuk hukuman mati, hakim kemudian memutuskan seumur hidup," jelas Nasir.

Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa hukuman mati bisa diterapkan kepada koruptor jika dikehendaki oleh masyarakat.

Jokowi mengatakan hukuman mati bagi koruptor bisa diakomodir melalui revisi UU No. 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor (hukuman mati) itu dimasukkan," kata Jokowi di SMKN 57, Jakarta, Senin (9/12).

"Tapi sekali lagi juga termasuk (kehendak) yang ada di legislatif (DPR)," ujar Jokowi.

Soal Koruptor Dihukum Mati, Fahri Hamzah: Sebaiknya Jangan Membisikkan Sesuatu yang ...

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata