logo


KPU Tak Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, PPP: Sudah Benar

Simak berita selengkapnya

10 Desember 2019 21:30 WIB

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani Rmol

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengatur larangan eks koruptor untuk mengikuti Pilkada 2020. Menurut PPP keputusan itu sudah tepat.

"Jadi ketika PKPU (Peraturan KPU) kemudian tidak mencantumkan itu maka dari sisi tertib peraturan perundang-undangan sudah benar KPU," kata Sekjen PPP, Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12).

Menurutnya, larangan eks koruptor maju pilkada seharusnya lewat undang-undang. Arsul menyebut larangan tersebut tidak bisa hanya bersandar para Peraturan KPU.


Tolak Eks Koruptor Ikuti Pemilihan, NasDem: Itu Enggak Usah Dicalonkan dan Didiskusikan

"Justru KPU menjadi salah kalau PKPU mencantumkan larangan itu di dalam PKPU. Bukan dari sisi materinya kita nggak setuju, tapi dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan memang melarang meniadakan hak orang itu tidak bisa dengan peraturan di bawah UU, harus dengan UU," ujarnya.

Arsul mengatakan partainya akan selektif menjaring calon yang akan maju pilkada.

"Ya, jadi kalau kami PPP saya kira kita akan selektif sekali soal itu. Kami juga waktu itu dipersoalkan juga ketika Bupati Kudus, yang kemudian berulang ini nggak mungkin terjadi," ucap Arsul.

Jelang Pilkada 2020, AHY: Kami Ingin Menghadirkan Tokoh-tokoh, Figur-figur yang...

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata