logo


Tak Hanya Bimbingan Pranikah, Pemerintah Pertimbangkan KUR Pengantin

Simak berita selengkapnya

10 Desember 2019 19:06 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy Kemenko PMK

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Rencana pemerintah melakukan revitalisasi program bimbingan pranikah salah satunya adalah untuk mencegah lahirnya keluarga miskin baru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah keluarga di Indonesia per-Maret 2019 sebanyak 47.116.000 dengan jumlah keluarga berstatus sangat miskin dan miskin mencapai 9,4% atau sekitar 9.600.000, pun jika ditambah dengan keluarga hampir miskin menjadi 16,82% atau sekitar 14 juta keluarga.

Sementara, pernikahan yang ditangani Kantor Urusan Agama sekitar 1.900.000 pertahun dan jika ditambah dengan yang ada di luar yaitu catatan sipil sekitar 2.500.000. Dari jumlah itulah diperkirakan ada sekitar 10% yang berpotensi menjadi keluarga miskin baru atau sekitar 250.000 keluarga.

Dengan peningkatan Kerjasama antar K/L, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meyakini bahwa dengan mengikuti program bimbingan pranikah, jumlah calon pasangan pengantin yang berpotensi menjadi keluarga miskin baru itu akan menjadi keluarga yang lebih berkualitas. Tidak saja mandiri secara ekonomi, tetapi mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.


Lepas Timnas Men Beach Handball untuk SEA Games XXX/2019, Deputi Dody Ingatkan Jaga Nama Baik Bangsa

“Kita tentu berharap tidak ada lagi keluarga miskin baru. Jadi kita cegah munculnya keluarga miskin baru itu sejak dini, sejak dari mempersiapkan pernikahan dengan sebaik-baiknya,” ujar Muhadjir usai menerima audiensi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (10/12).

Sebagai bagian dari upaya penguatan program bimbingan pranikah, pemerintah akan berupaya menyiapkan kartu prakerja khususnya bagi calon pasangan pengantin yang belum memiliki pekerjaan. Nantinya, calon pasangan tersebut akan dibekali kursus keterampilan melalui lembaga pelatihan yang siap menyalurkan lapangan pekerjaan.

Bukan hanya itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengantin. Adapun mekanisme untuk mendapatkan akses pendanaan dari KUR tersebut, calon pasangan pengantin harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan yang dibiayai dari kartu prakerja.

Menko Muhadjir Resmikan Sekolah Indonesia Jeddah

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata